PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tanjung Balai Karimun Gelar FGD Korporasi Bebas Korupsi

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tanjung Balai Karimun mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Korporasi Bebas Korupsi”.FOTO:PELINDO KARIMUN

Karimun, JurnalTerkini.id – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tanjung Balai Karimun mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Korporasi Bebas Korupsi”, pada tanggal 26 Nopember 2025 di metting room Hotel Aston Karimun.

Kegiatan FGD tersebut dihadiri para pimpinan BUMN yang beroperasi di Tanjung Balai Karimun serta BUMD untuk membahas strategi memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan korporasi.

Bacaan Lainnya

General Manager PT Pelindo Tanjung Balai Karimun Joni Hutama M Mtr mengatakan, bahwa korupsi adalah salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan berkelanjutan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, membangun budaya anti-korupsi di lingkungan korporasi bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban moral setiap entitas bisnis.

” Saya berharap FGD ini menjadi platform konstruktif untuk berbagi pengalaman, tantangandan solusi inovatif serta semoga hasil diskusi kit aini dapat menjadi Langkah nyata menuju korporasi yang bersih, beretika, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun budaya anti-korupsi yang kuat, sejalan dengan komitmen pemerintah dan regulasi global seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dan ISO 37001:2016 serta dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA).

Dalam diskusi, narasumber dari Kejaksaan Negeri Karimun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BUMN, dan sektor swasta berbagi praktik baik dan tantangan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Dr Denny Wicaksono sangat menyambut baik diskusi FGD ini yang membahas pentingnya penerapan sistem pelaporan gratifikasi, penilaian risiko korupsi, serta penguatan pengawasan internal untuk memastikan keberlanjutan bisnis yang etis dan transparan.

” Pencegahan korupsi di sektor korporasi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga komitmen setiap entitas bisnis. Kami berharap FGD ini menjadi langkah konkret menuju korporasi yang bersih dan berintegritas,” ungkapnya.(*/rdi)

Total Views: 624

Pos terkait