Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti./Dok.Foto.Ist.(jurnalterkini.id/Ponco)
Semarang, jurnalterkini.id – Pemerintah Kota Semarang mengubah cara pandang terhadap pilar sosial yang selama ini luput dari perhatian anggaran. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025, jumlah penerima bantuan insentif atau bisyarah naik hampir dua ribu orang—menyasar kalangan yang selama ini bekerja dalam senyap: marbot, modin, perawat jenazah, hingga guru pendidikan agama.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, tak sekadar berbicara angka. Baginya, langkah ini adalah bentuk penghargaan terhadap pengabdian yang tak kasat mata namun menopang kehidupan sosial kota.
“Semarang kuat bukan hanya karena infrastrukturnya, tetapi karena masyarakatnya yang peduli dan harmonis,” kata Agustina dalam keterangannya, Senin pekan ini.
Kenaikan jumlah penerima cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Semarang, jumlah guru agama penerima bisyarah naik dari 4.261 menjadi 5.260 orang. Pendidik Pos PAUD yang sebelumnya hanya 100 orang, kini mencapai 200. Marbot masjid/musala naik dari 531 menjadi 885 orang, dan perawat jenazah meningkat dari 600 menjadi 1.000 orang.
Anggaran Bisyarah, Bukan Sekadar Amal
Rincian insentif juga sudah ditetapkan. Guru TPQ, Madrasah Diniyah, dan Sekolah Minggu mendapat Rp500.000 per bulan. Pinandita Rp300.000. Pendidik Pos PAUD Rp500.000, dan anggota HIMPAUDI Rp300.000. Sementara marbot serta perawat jenazah masing-masing menerima Rp300.000, dan modin mendapat Rp1 juta per bulan.
Angka-angka itu mungkin kecil bila dibandingkan dengan gaji ASN atau pejabat daerah. Namun bagi para penerimanya, ini adalah bentuk pengakuan. Bukan semata-mata sedekah dari negara, melainkan afirmasi bahwa kerja-kerja sosial dan keagamaan tak boleh terus-menerus menjadi pekerjaan tanpa nama.
Strategi Menjaga Kohesi Sosial
Program bisyarah ini, menurut Agustina, merupakan bagian dari strategi ketahanan sosial. Di tengah urbanisasi dan ketimpangan yang terus membayang, menjaga peran sosial berbasis nilai keagamaan dan gotong royong menjadi prioritas.
“Guru TPQ, marbot, hingga pendidik Pos PAUD adalah jaring pengaman sosial kita. Mereka yang mengajarkan nilai, menjaga adab, dan memastikan jenazah dimakamkan dengan layak. Mereka tidak boleh luput dari perhatian,” katanya.
Langkah ini juga bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan citra politik Agustina yang dikenal dekat dengan komunitas keagamaan dan sosial di Semarang. Menjelang akhir masa jabatannya, atau mungkin menuju panggung politik yang lebih tinggi, keputusan memperluas bisyarah bisa menjadi pijakan elektoral sekaligus kebijakan yang progresif.(PH)
