Forkopimda Demak gelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Pertemuan berlangsung di Gedung Bina Praja.Dok.Foto.M_E.(jurmalterkini.id/Ponco)
Demak, jurnalterkini.id – Menghadapi potensi meluasnya aksi anarkis yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Demak menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Pertemuan berlangsung di Gedung Bina Praja, Minggu malam, 31 Agustus 2025.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat di tengah situasi nasional yang tengah bergejolak, khususnya terkait aksi-aksi kekerasan yang menyasar kantor pemerintahan dan markas kepolisian di beberapa daerah.
Kapolres Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha, dalam keterangannya menegaskan bahwa sejauh ini situasi di Demak masih terkendali dan aman. Namun demikian, ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak lengah.
“Alhamdulillah, Demak masih dalam situasi landai dan kondusif. Namun begitu, kita tidak boleh underestimate. Jika lengah, dampaknya bisa merugikan masyarakat luas,” ujar AKBP Ari.
Menurutnya, mempertahankan kondisi damai justru lebih sulit ketimbang mengembalikannya setelah konflik terjadi. Terlebih, Demak berbatasan langsung dengan beberapa wilayah yang mengalami eskalasi massa.
“Menjaga keamanan bukan semata tugas Polri. Diperlukan sinergi dari seluruh elemen, mulai dari RT, RW, desa, kecamatan, hingga kabupaten. Tiga pilar — TNI, Polri, dan Pemerintah — harus jadi ujung tombak pencegahan,” tegasnya.
Senada dengan Kapolres, Bupati Demak, Eisti’anah, menyatakan pentingnya mengedepankan dialog dalam setiap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Ia menyebut, kehati-hatian dalam merumuskan dan menyampaikan kebijakan publik menjadi kunci utama agar tidak memicu keresahan.
“Stabilitas keamanan adalah fondasi utama pembangunan. Tanpa keamanan, roda ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik akan terganggu,” ujar Bupati Eisti’anah.
Ia menambahkan, komunikasi intensif antar-lembaga serta deteksi dini terhadap potensi konflik harus menjadi prioritas dalam situasi seperti saat ini.
“Kita harus sigap membaca tanda-tanda di masyarakat. Jika ada gesekan, selesaikan secara musyawarah. Langkah persuasif dan pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan,” imbuhnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0716/Demak, Letkol Arm Doni Romansah, mengingatkan agar semua pihak tidak meremehkan potensi ancaman keamanan. Ia mendukung aspirasi warga, tetapi menggarisbawahi bahwa aksi anarkis, seperti penjarahan dan perusakan, bukan bagian dari kebebasan berpendapat.
“Menyampaikan aspirasi adalah hak. Tapi ketika aksi berubah menjadi perusakan fasilitas umum atau penjarahan, itu sudah masuk ranah kriminal. Kami tidak akan ragu bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Doni.
Dandim juga meminta agar seluruh jajaran kewilayahan, mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga lurah dan camat, melakukan pemantauan aktif terhadap dinamika sosial di masing-masing wilayah tugasnya.
Kesiagaan Tanpa Kepanikan
Langkah Forkopimda Demak mencerminkan upaya preventif untuk menjaga daerah tetap dalam koridor aman, tanpa menciptakan kepanikan. Dalam situasi politik dan sosial yang labil secara nasional, pendekatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas elemen masyarakat menjadi kunci.
Rakor ini pun menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Demak dan aparat keamanan tak tinggal diam. Mereka berusaha berada selangkah di depan dalam menghadapi potensi krisis, dengan harapan masyarakat tetap tenang, namun waspada.(M_E./PH)
