Wali Kota Semarang, Agustina, saat mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang./Dok.Foto.BJ.(jurnalterkini.id/Ponco)
Semarang, jurnalterkini.id – Pemerintah Kota Semarang menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program pembangunan tahun 2026 dengan arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat, 15 Agustus 2025.
Wali Kota Semarang, Agustina, menyoroti tiga poin utama dalam pidato presiden yang menjadi fokus Pemkot ke depan: penyelesaian program prioritas nasional, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta kebijakan yang berorientasi sebesar-besarnya pada kesejahteraan rakyat.
“Saya sangat terkesan ketika Presiden menegaskan kembali Pasal 33 UUD 1945. Bahwa segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini akan menjadi landasan dalam menyusun dan mengeksekusi program Pemkot,” ujar Agustina seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang.
Agustina menyebut program prioritas Pemkot pada 2026 akan berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah ini dinilai sejalan dengan agenda strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat.
Saat ini, Pemkot Semarang tengah memfinalisasi pemetaan klaster sektor strategis. Penguatan sektor hulu-hilir ketahanan pangan, peningkatan aktivitas perdagangan lokal, serta perluasan layanan berbasis komunitas seperti Semar Kempling (Semarang Kampung Pilah Sampah) dan Lumpang Semar (Lumbung Pangan Semarang) menjadi bagian dari peta jalan pembangunan.
Di sektor lingkungan, Pemkot tengah mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. “Kami ingin semua wilayah memiliki standar pelayanan minimal terkait pengelolaan sampah, tidak hanya di pusat kota,” ucap Agustina.
Salah satu program yang dinilai berdampak langsung pada partisipasi masyarakat adalah pencairan dana sebesar Rp25 juta per RT per tahun. Menurut Agustina, program ini telah menghidupkan kembali budaya gotong royong di tengah masyarakat.
“Dulu banyak warga pasif. Sekarang mereka ikut terlibat dalam rembukan lingkungan, kerja bakti, dan menjaga keamanan wilayah. Ini berdampak sangat positif secara sosial,” katanya.
Di bidang infrastruktur, Pemkot menargetkan penanganan titik-titik kemacetan kronis seperti di kawasan Jerakah dan Silayur. Namun, Agustina mengakui, realisasi proyek ini masih tergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.
Untuk sektor transportasi, Pemkot sedang mengevaluasi penambahan armada Bus Rapid Transit (BRT). Pasalnya, sejumlah bus milik Pemkot sudah uzur dan tidak efisien secara operasional.
Agustina membuka opsi kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaan armada, sementara Pemkot akan tetap menanggung biaya operasional dan subsidi tiket.
“Tanpa subsidi, tarif bisa mencapai Rp20 ribu. Saat ini, tarif hanya Rp4.000 untuk umum, bahkan beberapa gratis. Kenaikan harga tentu tidak ideal dalam situasi ekonomi sekarang,” tegasnya.
Agustina berharap sinkronisasi program lintas level pemerintahan akan mempercepat realisasi pembangunan, sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia Kota Semarang di masa mendatang.(PH)
