Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memaparkan enam prioritas pembangunan Kota Semarang tahun 2026 dalam Musrenbang RKPD, di Gumaya Tower Hotel Semarng./(Dok Hms.(jurnalterkini.id/Ponco)
Semarang, jurnalterkini.id – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, membeberkan enam prioritas utama pembangunan Kota Semarang tahun 2026 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang digelar di Gumaya Tower Hotel, Senin, 30 Juni 2025.
Dalam forum yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari seluruh kecamatan itu, Agustina menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara aktif.
“Seluruh prioritas pembangunan ini disusun berdasarkan tantangan aktual yang dihadapi kota, serta untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat akar rumput,” ujar Agustina dalam sambutannya.
Enam prioritas pembangunan Kota Semarang tahun 2026 meliputi:
Penguatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan, dengan dukungan bagi petani dan nelayan, serta pengelolaan rantai pangan dari hulu ke hilir.
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk penanganan banjir, rob, dan pengelolaan sampah terpadu.
Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Inklusif, seperti akses air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, dan transportasi publik yang ramah lingkungan.
Penguatan Layanan Dasar SDM, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, serta ruang kreatif dan produktif untuk generasi muda.
Penguatan Ekonomi Lokal, melalui pemberdayaan UMKM, revitalisasi pasar tradisional, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, dengan pendekatan berbasis riset, inovasi, serta pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.
Agustina juga mengumumkan peluncuran program bantuan dana sebesar Rp25 juta per RT yang akan dimulai pada Agustus 2025. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga ke level lingkungan rukun tetangga (RT), dengan prinsip transparansi dan partisipasi aktif warga melalui forum rembug RT.
“Kami ingin pembangunan tidak hanya berhenti di atas meja birokrasi, tetapi benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat paling bawah,” kata Agustina.
Pemerintah Kota Semarang, tambahnya, terus mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif memberi masukan, kritik, serta solusi dalam proses perencanaan daerah.
Musrenbang RKPD kali ini menjadi penanda awal penyusunan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang untuk tahun 2026, dengan harapan mampu menjawab tantangan perkotaan secara responsif dan berkeadilan.(PH)
