Karimun (Jurnal) – DPRD Karimun menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi, Jumat (9/8).
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Nurdin Basirun menyebutkan APBD-P menembus angka Rp1,1 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp157,2 miliar atau naik sebesar 16,63 persen dari APBD murni yang angkanya Rp945,9 miliar.
Ia menjelaskan kenaikan tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) yang naik sebesar Rp65,1 miliar atau sekitar 31,76 persen dari yang ditargetkan pada APBD murni.
Kemudian Dana Perimbangan naik sebesar Rp60,4 miliar atau sekitar 9,77 persen. Lain lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar Rp31,5 persen atau sekitar 25,97 persen.
Nurdin menjelaskan total belanja daerah Kabupaten Karimun pada APBD Perubahan ditargetkan sebesar Rp1,2 triliun, sementara di APBD murni dianggarkan sebesar Rp1,07 triliun.
“Terjadi peningkatan sebesar Rp147,6 miliar atau sekitar 13,71 persen, yang selanjutnya dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan langsung,” jelasnya.
Lebih lanjut Nurdin menuturkan berdasarkan perbandingan antara total pendapatan dengan belanja maka terjadi defisit sebesar Rp121,6 miliar.
“Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan netto, bersumber dari pembiayaan penerimaan sebesar Rp133,2 miliar yan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2013. Kemudian pembiayaan pengeluaran pada APBD murni yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp2 miliar naik menjadi Rp2,2 miliar. Penambahan tersebut dialokasikan untuk pembayaran beberapa jenis kewajiban yang telah diakui sebagi hutang pada neraca keuangan Pemkab Karimun Tahun Anggaran 2013,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karimun menyampaikan pandangan umumnya secara lisan terkait penyampaian piadot Bupati Karimun tersebut.
Fraksi Hanura dalam pandanganya yang dibacakan ketuanya Bakti Lubis menyampaikan, Pemkab Karimun hendaknya bisa memaparkan secara rinci besaran biaya tidak langsung atau belanja pegawai dan belanja langsung atau belanja publik dalam Rencana APBD Perubahan.
Kemudian Fraksi Keadilan Pembangunan yang dibacakan Suharsono, berbagai kegiatan yang dipaparkan dalam Rencana APBD Perubahan hendaknya bisa sesuai dalam pelaksanaannya nanti.
Sebelumnya Fraksi Golkar berpendapat, meminta bupati agar mempertajam langkah-langkahnya untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2014.
“Tema prioritas pembangunan tahun 2014 yakni Memperkuat Daya Saing Daerah Dengan Mewujudkan Koneksitas Antar Pulau Untuk Kesejahteraan Masyarakat,” ucap Ketua Fraksi Golkar, Raja Kamaruddin.
Kemudian Fraksi PAN yang dibacakan oleh Anwar Abu Bakar, menyampaikan, kedepan Pemkab Karimun harus bisa menurunya lagi angka kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Stasistik sebesar 6,5 persen dari total jumlah penduduk Karimun.
Sementara pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan Azmi, Pemkab Karimun harus bisa lebih bersinergi dengan legislatif dalam menyusun anggaran.
Begitu juga dari Fraksi PDIP DPRD Karimun dalam pandangannya mengkritisi Bupati Karimun Nurdin Basirun yang dinilai gagal secara struktural.
“Hal itu terlihat dalam penanganan raibnya bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) di Kabupaten Karimun, mulai dari solar, minyak tanah dan premium. Tidak seharusnya bupati secara langsung turun sendiri mengatasi masalah tersebut, karena sudah ada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sudah ditunjuk,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin,
Jamaluddin menjelaskan bukti lain dari kegagalan tersebut, dalam upaya penegakan disiplin terhadap para pegawai negeri sipil dan honorer di Pemkab Karimun.
“Juga tidak seharusnya turun sendiri dan secara langsung memberikan teguran terhadap para pegawai yang mangkir pada saat jam kerja, kan ada atasan langsung mereka, ada pimpinan SKPD, ada Kepala Kepegawaian Daerah dan Badan Pengawas Daerah,” jelasnya.
Jamaluddin menuturkan jika manajemen Pemkab Karimun kedepan masih terus seperti itu, mustahil untuk mewujudkan visi misi bupati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.
“Kami akui di sisi peningkatan pendapatan daerah Pemkab Karimun bisa mewujudkannya, namun di sisi kinerja aparatur masih sangat buruk. Bagaimana masing-masing pimpinan SKPD mempertanggungjawabkan kewajibannya dan tidak hanya mampu sekedar mengambil haknya,” tuturnya.
Sumber: haluankepri.com
