Bangun smelter
Selain PT KDN, Rafiq mengungkapkan Kawasan Berikat ini nantinya juga akan dikembangkan oleh satu perusahaan lainnya. Yaitu, PT Berkah Pulau Bintan untuk pembangunan smelter.
Kemudian, pihaknya juga sudah berkoordinasi ke Kadin Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menyediakan lahan 500 hektare agar menjadikan Karimun sebagai bagian dari BBK Murah atau Batam, Bintan dan Karimun Murah.
“Dengan adanya investasi ini, maka terbuka lapangan pekerjaan untuk masa yang akan datang, seperti PT KDN ini nantinya akan memperkerjakan 500-2.000 tenaga kerja untuk jangka panjang dan untuk tahap awal pematangan lahan dibutuhkan 50 tenaga kerja,” ucap Aunur Rafiq.
Baca juga: Becak motor versus motor antik, siapa menang?
Mengenai tenaga kerja, orang nomor satu di Karimun ini menegaskan kepada pihak perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal atau tempatan dengan persentase 70 persen.
“Perusahaan harus menyerap 70 persen tenaga kerja lokal atau dari anak tempatan, apabila itu dilakukan tentu perusahaan akan nyaman, perusahaan akan bisa berusaha dengan baik dan pastinya masyarakat setempat merasa memiliki dan berbagai persoalan akan terselesaikan,” kata Rafiq.
Sementara itu, Direktur PT KDN, Wahyu menuturkan bahwa pihaknya sudah ditetapkan sebagai penyelenggara Kawasan Berikat sejak 26 Desember 2019 lalu oleh Kanwil DJBC Khusus Kepri.
“Sudah diterbitkan terkait penyelenggaran kawasan berikat, kemudian untuk pelaksanaan kita tunggu perizinannya selesai dan juga legalitasnya dengan harapan kita tentunya sesegera mungkin terselesaikan,” kata Wahyu.
Sambungnya, PT KDN menegaskan sangat menyanggupi perihal permintaan Pemerintah Kabupaten Karimun terkait penyerapan 70 persen tenaga kerja lokal.
“Kita menyanggupi permintaan pemerintah tersebut,” pungkasnya. (yra)
