Gubernur Ahmad Lutfhi./Dok.Foto.Prmprov Jateng.
Semarang, jurnalterkini id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Tanoto Foundation untuk mempercepat pelaksanaan program strategis di bidang pendidikan dan kesehatan. Fokus utamanya mencakup penurunan angka stunting serta peningkatan mutu pendidikan vokasi.
“Tanoto Foundation ini sudah lama menjadi mitra kami, bahkan sejak saya masih menjabat Kapolda. Mereka telah berkontribusi besar dalam pembangunan fasilitas kesehatan dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai menerima perwakilan Tanoto Foundation di kantornya, Senin (14/4).
Menurut Luthfi, kerja sama yang telah terjalin sejak 2018 tersebut perlu diperluas untuk menjawab tantangan pembangunan di Jawa Tengah, khususnya dalam menekan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di angka 9,58 persen. Salah satu strategi utama adalah penguatan sektor pendidikan dan penanganan stunting secara komprehensif.
Di bidang pendidikan, Luthfi menegaskan pentingnya mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Untuk itu, ia menyoroti perlunya penguatan program pendidikan vokasi serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan pendekatan pelatihan berbasis kebutuhan industri.
“Selama ini program Tanoto Foundation baru menjangkau lima kabupaten. Saya minta agar cakupan diperluas ke 35 kabupaten/kota agar implementasinya dapat dilakukan secara serentak dan berkelanjutan bersama para kepala daerah,” tegasnya.
Senior Advisor Tanoto Foundation, Ari Gudadi, menyampaikan bahwa pada periode 2018–2022, program PINTAR yang digagas yayasan tersebut telah menjangkau lima kabupaten/kota di Jateng, memberikan manfaat bagi lebih dari 57.000 siswa dan 27.000 tenaga pendidik.
Selain itu, sejak 2022 Tanoto Foundation juga turut aktif dalam program percepatan penurunan stunting di empat kabupaten/kota, yakni Brebes, Tegal, Banyumas, dan Semarang.
“Prevalensi stunting di Jawa Tengah masih cukup tinggi, sekitar 20,7 persen. Bahkan, terdapat 14 daerah yang angkanya masih di atas rata-rata provinsi. Ini membutuhkan percepatan, regulasi yang adaptif, serta harmonisasi program dari level provinsi hingga ke daerah,” jelas Ari.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penyelarasan program dengan visi misi pemerintah provinsi agar inisiatif yang telah berjalan dapat diperluas dan memberikan dampak nyata.
“Kolaborasi dan penyelarasan ini menjadi kunci agar praktik baik bisa diperluas, ditiru, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(PH)
