Indonesia menilai krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah, menjaga kedaulatan, kemerdekaan, serta keutuhan wilayah Suriah.
Jakarta – Pemerintahan Presiden Suriah Basyar al-Assad tumbang pada Minggu pagi (8/12/2024) setelah kelompok pemberontak menguasai Ibu Kota Damaskus. Ribuan warga Suriah langsung merangsek Istana Kepresidenan, memasuki ruang demi ruang yang dipenuhi perabotan dan dokumen yang berserakan.
Assad sendiri tidak diketahui keberadaannya. Ada spekulasi bahwa Assad melarikan diri ke Uni Emirat Arab, di mana keluarga besarnya diketahui memiliki properti di Dubai. Data pelacakan penerbangan menunjukkan adanya jet-jet pribadi yang bergerak antara Damaskus, Suriah, dan UEA pada hari Sabtu (7/12).
Diplomat senior UEA Anwar Gargash, yang menjadi pembicara dalam forum “Dialog Manama” di Bahrain, menolak menjawab pertanyaan wartawan tentang keberadaan Assad. Ia mengibaratkan hal itu sebagai “catatan kaki dalam sejarah.”
Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang mengamati dengan seksama perkembangan di Suriah, lewat X mengatakan “krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah.”
Lebih jauh Kemlu RI menyerukan kepada semua pihak untuk “menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional.”
Sejak meningkatnya perlawanan kelompok pemberontak di Suriah pada awal pekan ini, KBRI Damaskus telah menetapkan Status Siaga 1 untuk seluruh wilayah di negara itu, yang sebelumnya hanya menetapkan delapan provinsi dengan status siaga 1. Kedelapan provinsi itu yaitu Aleppo, Idlib, Hama, Deir Ez-Zor, Hasaka, Raqqa, Daraa, Suwaida.
Kemlu RI menegaskan, “KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk.”
