Waktu Terbatas
Prabowo sebelumnya pernah menyarankan untuk mengembalikan sistem konstitusi yang lama, di mana pemilihan presiden tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Indonesia menerapkan batasan masa jabatan presiden setelah pemerintahan 32 tahun Soeharto yang sarat dengan korupsi dan nepotisme kandas.
Era Suharto berakhir pada 1998, menyusul krisis ekonomi Asia yang memicu ketidakstabilan politik, dan sosial di Indonesia.
Batasan masa jabatan itu diberlakukan untuk mencegah pengulangan kekuasaan yang terpusat, dan korupsi yang merajalela pada masa pemerintahan Soeharto.
Pada Maret, Prabowo menggambarkan demokrasi sebagai sesuatu yang melelahkan, mahal, dan berantakan. Ia belum lama ini juga menyinggung wacana tentang menghidupkan kembali konstitusi lama.
Juru bicara presiden terpilih tidak menanggapi permintaan komentar.
Jokowi menjadi orang nomor satu di republik ini pada satu dekade lalu dengan penuh harapan, dipuji saat itu sebagai sosok yang mampu membawa perubahan nyata.
Mantan wakil kepala stafnya, Yanuar Nugroho, menilai Jokowi berhasil pada periode pertama kekuasaannya.
“Periode pertama Jokowi adalah saat ia benar-benar menepati apa yang dijanjikannya,” katanya, termasuk layanan BPJS yang lebih baik, yang kini mencakup lebih dari 90 persen populasi, dan pembangunan infrastruktur secara massif.
Selama masa pemerintahan Jokowi, Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi yang solid dan inflasi yang rendah, serta berhasil menarik investor asing dalam industri pengolahan mineral dalam negeri, terutama nikel, komponen utama dalam baterai kendaraan listrik.
Pada masa jabatan kedua Jokowi, terlihat adanya pergeseran ketika ia mulai mengonsolidasikan kekuasaan, dengan para pembantunya membahas kemungkinan perubahan konstitusi untuk memungkinkan dirinya menjabat untuk ketiga kalinya. Ketika itu tidak terwujud, perpanjangan masa jabatan menjadi topik yang muncul dalam banyak laporan media.
Tak satu pun ide itu membuahkan hasil, dan Jokowi akhirnya mendesak para menteri pemerintah untuk berhenti berbicara tentang kemungkinan ia tetap menjabat.
Tanda lain yang menimbulkan keprihatinan, menurut para akademisi dan kritikus, adalah cara pemerintah Jokowi memanfaatkan lembaga-lembaga seperti pengadilan, KPK, dan kejaksaan untuk kepentingan politiknya. Hingga saat ini, kantor presiden belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar tentang isu ini.
