SOLOK, JurnalTerkini.id – Pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat menggelar evaluasi pencapaian dan optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pendataan PBBP2 berbasiskan GIS.
Kegiatan yang digelar di Gedung Solinda, Solok pada Selasa (3/9/2024) ini juga diisi dengan acara sosialisasi kendaraan bermotor yang tidak daftar ulang di wilayah Kabupaten Solok.
Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah, Medison, Kepala Bapenda Sumbar diwakili oleh Kepala Bidang Sistem Informasi, Ahmad Suhendri, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Syafrudin, Asisten III, Editiwarman, Kepala BKD Indra Gusnadi beserta Jajaran, Kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Solok, Walinagari se-Kabupaten Solok, Kepala Jorong beserta Operator PBB di Nagari.
Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok, Rince Kusmala Dewi dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan karena masih belum tercapainya target PBBP2 di Kabupaten Solok sesuai dengan target yang ditetapkan awal tahun, serta tingginya penunggakan atas pajak kendaraan bermotor yang tidak daftar ulang di wilayah Kabupaten Solok.
Selain itu juga bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama kepada Samsat Arosuka dan Bapenda Provinsi dalam melakukan validasi penyampaian teguran serta penagihan pajak kendaraan bermotor yang tidak daftar ulang.
“Adapun Nagari yang lunas 100 % diantaranya Nagari Labuah Panjang, Nagari Pasilihan, Nagari Sibarambang, Simanau, Indudur, Siaro aro, dan Nagari Bukit Bais. Maka dari itu, untuk mendorong pencapaian PBBP2 pada bulan September ini, kami mohon kepada bapak/ibu Jorong agar mengoptimalkan lagi untuk penagihan PBBP2 di wilayahnya masing masing,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah, Medison menyampaikan, pada hakekatnya NKRI ini yang menjabarkan fungsi–fungsi pemerintahan, pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat adalah bapak ibu semua.
“Maka dari itu pada kesempatan ini kita berharap kepada petugas / operator PBB untuk lebih giat lagi dalam mengumpulkan PBB sehingga target kita dapat tercapai pada tahun ini. Pada tahun ini kita menargetkan sebesar 80 % pembayaran PBB,” jelas Medison.
“Kami juga menekankan kepada ASN yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok bagi yang belum melunasi PBB nya untuk segera melunasinya, karena kita harus menjadi contoh bagi masyarakat kita,” tutup Medison.
Pada kegiatan tersebut juga diadakan Sosialisasi kendaraan bermotor yang tidak daftar ulang di Wilayah Kabupaten Solok oleh Kepala Bapenda Sumbar diwakili oleh Kepala Bidang Sistem Informasi, Ahmad Suhendri.(Diona)
