Menurutnya, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan penyelewengan anggaran atau korupsi. Selain itu, beredar kabar bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar Kalimantan Timur justru tidak boleh menonton upacara tersebut secara langsung.
“Dan katanya masyarakat sekitar tidak boleh nonton secara langsung, terus untuk apa? Tidak ada urgensinya, buat apa? Kemerdekaan ini kan milik kita bersama, peringatan ini menandai heroiknya para pahlawan kita yang sudah berjuang. Jadi maksud saya 17 Agustus itu seharusnya publik harus ikut di dalamnya. Kalau diselenggarakan di IKN, sudah biayanya (membengkak) infrastrukturnya belum ada, malah bikin malu Indonesia di mata internasional,” jelasnya.
Selain itu, karena aturan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN belum ditandatangani, seharusnya Jokowi berpikir realistis dengan menyelenggarakan upacara di Jakarta saja, karena IKN pun belum resmi dinyatakan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.
“Aturan turunan dari UU IKN juga belum ditandatangani, karena melihat perkembangan di sana. Bahkan ada dua wacana yang berkembang di publik. Kelihatannya kepemimpinan Pak Prabowo tidak terlalu berambisi untuk melanjutkan, jadi potensi mangkraknya publik juga menganggapnya tinggi,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
