Pada Sabtu, (10/8/2024), pemerintah melakukan kirab bendera duplikat Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang diarak dari Monumen Nasional (Monas) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara kirab ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa kirab ini melibatkan banyak elemen masyarakat dan institusi, yang mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong bangsa Indonesia.
Kirab ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan diawali dengan penyerahan duplikat bendera Merah Putih dan teks proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden kepada Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila.
Acara kirab juga melibatkan sekitar 180 Abang-None dari DKI Jakarta, 122 Purna Paskibraka Provinsi DKI Jakarta, serta siswa-siswi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), politeknik, dan pamong praja.
“Yang menarik dari kirab kali ini adalah rutenya. Biasanya, rute kirab hanya dari Monas ke Istana Merdeka, tetapi kali ini kita menciptakan sejarah dengan menyelenggarakan kirab dari Monumen Nasional menuju ke Ibu Kota Nusantara,” ungkap Yusuf.
Setelah perjalanan darat di Jakarta, bendera dan teks proklamasi diterbangkan menuju Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan pesawat Boeing TNI AU. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera dan teks proklamasi akan dibawa ke Istana Negara di IKN.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyayangkan anggaran yang membengkak karena upacara HUT RI ke-79 kali ini diadakan di dua tempat. Menurutnya, dengan keadaan ekonomi masyarakat yang belum begitu pulih, sebaiknya dilakukan penghematan anggaran dengan mengadakan upacara di satu tempat yakni Jakarta.
“Saran saya untuk legacy yang baik, diselenggarakan saja di Jakarta. Efisien anggaran, karena ada informasi yang membingungkan antara Setneg, KSP seolah-olah bahwa pelaksanaan (upacara 17 Agustus) wajar saja dengan anggaran yang besar. Itu, malah nanti menimbulkan ketidakpercayaan publik karena publik tahu bahwa itu pemborosan anggaran. Toh mereka tidak menjelaskan berapa anggaran, dan tidak menjelaskan perencanaan dari awal,” ungkap Trubus ketika berbincang dengan VOA.
