JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dapat mengakomodasi program-program dari presiden dan wakil Presiden terpilih 2024-2029.
Jokowi menyampaikan hal tersebut ketika memimpin Rapat Terbatas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/8/2024).
“Pagi hari ini kita akan membahas mengenai RAPBN 2025. Dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini, mengakomodasi semua program presiden terpilih,” ungkap Jokowi.
Meski begitu, Jokowi tetap mengingatkan di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut harus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Selain itu, ia juga berpesan untuk mengoptimalkan langkah-langkah strategis demi peningkatan target dari penerimaan negara.
“Di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor. Lalu, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 kita fokus. Tidak semuanya dikerjakan,” tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas itu menyatakan pihaknya tidak bisa menyampaikan substansi daripada RAPBN 2025, karena hal tersebut akan disampaikan pada pidato Nota Keuangan oleh Presiden Jokowi 16 Agustus mendatang.
Meski begitu, Menkeu Sri menuturkan bahwa proses pembahasan dan penyusunannya antara pemerintahan saat ini dengan tim transisi Prabowo-Gibran dan DPR berjalan cukup baik. Menurut Sri, dalam menyusun RAPBN 2025 yang diperhatikan adalah lingkungan ekonomi makro baik dari sisi global maupaun nasional.
“Untuk itu, kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca mempengaruhi APBN 2025, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari SBN 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak dan gas, itu yang sudah dibahas dengan DPR. Kami laporkan dan tadi mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus,” ungkap Menkeu Sri.
