BMKG Pastikan Cuaca Panas yang Melanda Indonesia Bukan “Heatwave”

Seekor anjing beristirahat di reruntuhan rumah yang sebelumnya terendam di Waduk Jatigede tetapi kini mengering saat musim kemarau di Sumedang, Jawa Barat, 15 September 2018. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)
Seekor anjing beristirahat di reruntuhan rumah yang sebelumnya terendam di Waduk Jatigede tetapi kini mengering saat musim kemarau di Sumedang, Jawa Barat, 15 September 2018. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Krisis Iklim Semakin Parah

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto, mengatakan pihaknya belum bisa mengatakan bahwa Indonesia saat ini dilanda heatwave. Namun menurutnya yang terjadi pada saat ini merupakan sebuah anomali cuaca yaitu pada siang hari, masyarakat merasakan panas yang sangat terik, sedangkan pada sore hari hujan turun sangat deras.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa krisis iklim sudah semakin memburuk dari waktu ke waktu, yang ditandai dengan prediksi cuaca saat ini seringkali meleset atau tidak tepat. Ia mencontohkan pada April tahun ini yang seharusnya musim hujan sudah berakhir, tetapi hujan masih tetap mengguyur cukup deras.

“Biasanya kalau dulu kita bisa memprediksi musim hujan itu konstan, misalnya, September-Maret kita akan merasakan hujan. Habis itu April sampai September akan merasakan panas, dan suhu panas biasanya di bulan Juli-Agustus, titik puncaknya. Tetapi kalau sekarang kita di April sudah merasakan panas yang luar biasa, sementara seharusnya masih masuk masa peralihan dari musim hujan ke musim panas,” jelasnya.

Lebih jauh, Hadi mengatakan memburuknya krisis iklim tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam memerangi masalah tersebut. Hal ini katanya terlihat dari beberapa regulasi pemerintah yang masih saja menggunakan energi kotor seperti energi fosil dalam mayoritas penggunaannya di dalam negeri.

Terkait transisi energi, pemerintah malah menurunkan target untuk bauran energi terbarukan menjadi 17 persen pada 2025 dari sebelumnya di level 23 persen. Bahkan, kata Hadi, jika dilihat dari 5-7 tahun terakhir peningkatan bauran energi terbarukan tidak pernah naik secara signifikan. Ia mencontohkan, pada periode 2022-2023 bauran energi terbarukan ini malah turun dari 12,5 persen menjadi 11,4 persen.

Selain itu, di dalam RUPTL 2021-2030, Pemerintah masih berencana untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebesar 13,8 gigawatt (GW).

“Jadi upaya untuk mitigasi krisis iklim itu seperti tidak pernah sejalan dengan langkah implementasinya yang dijalankan pemerintah. Malah mereka mengeluarkan BLT EL Nino, ya tapi itu untuk apa kalau misalnya kita dikasih uang terus, tetapi tanpa ada langkah nyata. Ini seperti istilahnya hanya bakar uang saja untuk menyelesaikan masalah yang bukan root cause-nya, bukan akar masalahnya,” jelasnya.

Pemerintah, kata Hadi harus benar-benar memperhatikan masalah tersebut. Dampak krisis iklim sudah nyata terjadi pada saat ini seperti terjadinya bencana hidrometeorologis, dan kenaikan muka air laut yang mana wilayah pesisir di utara Jawa sudah mulai merasakan dampaknya.

Total Views: 563

Pos terkait