PADANG, Jurnalterkini.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan bahwa anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan yang tertuang dalam APBD Tahun 2026 semata‑mata ditujukan untuk memulihkan fungsi aset daerah yang mengalami penurunan kondisi fisik akibat usia bangunan dan tingginya intensitas penggunaan, bukan sekadar untuk memperindah tampilan.
Penjelasan ini disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, guna meluruskan pemahaman publik terkait alokasi yang belakangan menjadi sorotan.
“Perlu kami luruskan: anggaran ini bukan untuk mempercantik fasilitas semata, melainkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan aset yang memang sudah butuh penanganan agar tetap aman, layak, dan dapat menunjang tugas pemerintahan serta pelayanan publik,” tegas Nolly di Padang, Kamis (4/6/2026).
Ia mencontohkan Gedung Auditorium Gubernuran yang kerap dipakai untuk rapat, pelantikan, hingga kegiatan publik berskala besar.
Bangunan tersebut belakangan mengalami kebocoran dan kerusakan pada beberapa bagian yang harus segera diperbaiki demi keselamatan penggunanya.
“Prinsipnya menjaga aset agar tetap berfungsi. Kalau ada kerusakan yang membahayakan, pemerintah wajib menanganinya,” tambahnya.
Nolly juga menepis anggapan bahwa Pemprov kurang peka terhadap kondisi masyarakat pascabencana. Ia menegaskan seluruh Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,6 triliun rupiah difokuskan sepenuhnya untuk mitigasi, rehabilitasi pascabencana, serta pemulihan infrastruktur yang rusak.
“Kami sangat memahami perjuangan masyarakat bangkit dari bencana. Itulah sebabnya seluruh TKD kami arahkan sepenuhnya untuk pemulihan. Penggunaan anggaran pun tetap berpegang pada prinsip kehati‑hatian, efisiensi, kebutuhan riil, dan akuntabilitas,” jelasnya.
Pemprov berkomitmen menjalankan pembangunan secara seimbang memenuhi kebutuhan masyarakat, mempercepat pemulihan pascabencana, sekaligus menjaga sarana pelayanan publik agar tetap berfungsi optimal.
Nolly menyambut baik tingginya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, partisipasi publik itulah tujuan utama Pemprov menerbitkan Dashboard Pembangunan Sumbar yang bisa diakses siapa saja secara daring.
“Kami senang masyarakat peduli. Ini bukti sistem transparansi kami berjalan dan berguna. Semua data disajikan secara terbuka, real‑time, dan dapat dipantau publik kapan saja tidak ada yang kami tutup‑tutupi,” pungkas Nolly.
