Dalam kesempatan yang sama, anggota KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan acara Indonesia Election Visit Program bukanlah yang pertama kali diadakan oleh KPU. Menurutnya, program tersebut sudah dilaksanakan sebanyak enam kali mulai dari 2014.
“Program yang dilakukan untuk memfasilitasi para pihak yang berkeinginan untuk datang melihat proses-proses pemilihan atau pemilu di TPS dan juga konferensi melingkupi hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan situasi jelang hari pemungutan suara. Jadi paling tidak di 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan juga 2020 ada pemilu, ada pilkada, yang paling akhir adalah pemilu atau pilkada di masa COVID-19,” ungkap Afifuddin.
Program ini diadakan salah satunya juga karena pemilu di Tanah Air cukup menarik perhatian dunia internasional. Menurutnya ketertarikan global ini tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS, tetapi juga adanya keinginan menggali lebih dalam terkait sistem dan manajemen pemilu di Indonesia.
“Atas dasar itu pada pemilu 2024 ini KPU selaku penyelenggara pemilu di Indonesia kembali mengundang penyelenggara pemilu, NGO internasional, dan perwakilan negara sahabat atau kedutaan untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan pemilu 2024,” jelasnya.
Afif menjelaskan sejauh ini ada 193 peserta yang diundang dan akan hadir dalam Election Visit Program tersebut. Peserta yang hadir di antaranya dari 81 perwakilan negara sahabat, 35 orang dari otoritas pemilu di luar negeri, 18 orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional, dan satu kampus luar negeri.
Para peserta ini, kata Afif, akan mengunjungi sejumlah TPS di tiga provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan mengatakan predikat yang didapatkan oleh Indonesia sebagai pemilu paling rumit di dunia masih bisa diperdebatkan.
Berdasarkan hasil pengamatannya, sebenarnya masih ada pemilu di negara lain yang tidak kalah rumit dengan pemilu di tanah air.
