Aktivis: Hukum Jadi Political Engineering, Bukan Social Engineering
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya telah menunjukkan secara nyata penggunaan hukum sebagai political engineering, bukan social engineering.
“Dari awalnya tidak ada satu orang pun di fakultas hukum yang pernah berfikir bahwa proses yang ada di MK bisa menghasilkan putusan seperti ini,” ujarnya lirih.
Putusan Mahkamah Agung membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang baru dua tahun menjabat sebagai wali kota Surakarta, dapat melenggang menjadi calon wakil presiden untuk mencampingi calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Lebih jauh Harkristuti Harkrisnowo mengatakan putusan itu membuat seakan-akan hukum tidak ada kaitannya dengan etika. “Bahwa kalau sudah sesuai hukum, maka etika tidak menjadi hal penting. Padahal kita hidup di Indonesia, dan sejak kecil selalu diajari etika,” tegasnya.
Pelaksana Tugas Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan senang dan menghargai masukan yang diberikan kepada pemerintah. “Terkait pemilu, sekarang sedang berjalan. Kita tidak mungkin mundur untuk pelaksanaan pemilu, meskipun berbagai macam dinamikanya kita sudah tahu. Pada akhirnya nanti masyarakat yang menentukan pada tanggal 14 Februari,” ujarnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
