Shofwan merinci, setiap laporan harus disertai dengan bukti foto dan deskripsi kejadian. Gunanya, untuk memeriksa ulang apakah laporan itu benar atau tidak. Jaringan di provinsi akan mengecek terlebih dahulu, jika valid, tim advokasi hukum yang dimiliki aplikasi tersebut, akan meneruskan ke lembaga pengawasan terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Saat ini, ungkapnya sudah ada 50 laporan kecurangan yang dilaporkan publik dan sekarang sedang ditindaklanjuti oleh tim advokasinya. Kebanyakan pelanggaran yang dilaporakan terkait politik uang dan penyalahgunaan kewenangan institusi negara.
Khusus untuk fitur yang melaporkan rekapitulasi penghitungan suara di C1 plano, Shofwan mendorong agar ada lebih banyak sukarelawan. Melalui Jagasuaramu.id, mereka didorong melaporkan rekapitulasi penghitungan suara itu. Dia berharap, foto rekap C1 plano yang independen bisa menjadi pembanding, dengan hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU.
Sofwan mengungkapkan hingga kini telah ada sekitar 10 ribu warga yang mengunduh aplikasi ini, dan tersebar di 26 provinsi. Harapannya, sebelum hari pemungutan suara, ada lebih dari 20 ribu unduhan dan mencakup semua provinsi sehingga cukup representatif.
Shofwan menambahkan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan penyedia aplikasi pengawasan lain, sehingga nantinya mampu saling dukung, agar data yang terkumpul lebih kuat dan representatif.
“Kita sementara akan jalan dengan tim masing-masing, tapi, kan enggak mungkin semua orang meng-cover 800 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara). TPS kita ini 800 ribu. Ada yang kuat di daerah apa, ada yang kuat di daerah apa, dan nanti kita saling melengkapi supaya lebih representatif dan nanti ada yang double, enggak apa-apa, nanti kita saling cek dan kontrol,” tambah Shofwan.
Aplikasi lain yang tersedia adalah Warga Jaga Suara. Memurut, Hendra Wijaya, selaku Koordinator Nasional aplikasi ini, saat ini sudah ada 47 ribu unduhan dan tersebar di seluruh provinsi, meski belum merata.
