JAKARTA – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai pernyataan ketiga calon wakil presiden dalam debat terakhir tentang masyarakat adat, masih belum dapat menyakinkan dan memberi jaminan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi kelompok minoritas ini.
Masyarakat adat, yang merupakan salah satu kelompok minoritas di Indonesia, dari tahun ke tahun masih harus berjuang untuk mempertahankan ruang hidup mereka, akses pada lahan dan tentunya jadi diri serta nilai-nilai adat dan tradisi mereka. Semua ini terus tergerus seiring semakin cepatnya roda pembangunan yang mensyaratkan pembukaan lahan dan memicu konflik dengan kelompok masyarakat ini.
Isu masyarakat adat ini ikut dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/11/2024) di cawapres) di Jakarta Convention Center JCC Jakarta.
Ketika itu cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengatakan salah satu upaya agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional dengan masyarakat adat adalah dengan tidak meninggalkan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan.
“Menghormati masyarakat adat adalah dengan memberikan ruang, hak ulayat, hak budaya dan hak spiritual, hak dan kewenangan menentukan cara mereka membangun,”ujar Muhaimin.
Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2 ingin, ketika itu menjanjikan upaya untuk terus mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat yang hingga saat ini tidak kunjung disahkan. Menurutnya dialog harus sering dilakukan dengan para tokoh adat, kepala adat dan tokoh masyarakat setempat.
“Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif atau ada PSN (proyek strategis nasional) jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan, justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya,” kata Gibran.
Sementara cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyampaikan sejumlah fakta bahwa masyarakat adat semakin tersingkirkan oleh pembangunan.
“Apa yang harus kita lakukan? Strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
