“Saya pernah ke desa di Jerman, (petaninya) bau kotoran sapi, tapi mobilnya bagus, rumahnya bagus. Sore-sore dia sudah langsung, ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Makanya kita harus mau bikin anak-anak muda di Indonesia mau jadi petani di Indonesia,” tegasnya.
Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyatakan permasalahan di sektor ini tercermin dari hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 tahap I. Sensus pertanian yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini hasilnya tidak menggembirakan.
Ia menyoroti turunnya jumlah unit usaha pertanian di Indonesia 7,42 persen dari 2013 yang sebanyak 31,71 juta unit menjadi 29,36 juta unit di 2023. Di tengah penurunan unit usaha pertanian, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pada 2023 justru meningkat 8,74 persen dari 26,14 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 28,42 juta rumah tangga pada 2023.
Hal ini membuat rasio usaha pertanian perorangan (UTP) terhadap RUTP turun dari 1,21 pada 2013 menjadi 1,03 pada 2023. Ini berarti dalam 10 tahun terakhir dari 100 petani yang memiliki usaha pertanian berkurang dari 21 petani menjadi 3 petani.
“Tampak kian banyak petani yang meninggalkan sektor pertanian. Entah sukarela atau terpaksa oleh keadaan,” ungkap Khudori.
Jumlah petani muda pun kian menurun. Dari hasil ST 2023 diketahui bahwa petani yang mengelola UTP berusia 55-64 tahun meningkat dari 20,01 persen pada 2013 menjadi 23,3 persen pada 2023. Selain itu, petani berusia 65 tahun ke atas juga meningkat dari 12,75 persen menjadi 16,15 persen dalam kurun waktu 10 tahun.
Sebaliknya, petani berusia 25-34 tahun menurun dari 11,97 persen pada 2013 menjadi 10,24 persen pada 2023. Begitu pula petani berusia 35-44 tahun proporsinya menurun dari 26,34 persen pada 2013 hanya tersisa sebesar 22,08 pesen pada 2023.
Khudori menilai, selama ini pemangku kepentingan tidak bersikap adil pada petani. Kebijakan yang ada, katanya terus menggerus jumlah petani kecil dan pertanian keluarga. Sebaliknya, kebijakan lebih berpihak pada korporasi swasta, bahkan asing, dengan cara memberi karpet merah, terutama terhadap penguasaan lahan.
“Para calon presiden dan calon wakil presiden perlu memastikan kebijakan yang berbau kolonial ini harus diakhiri. Kalau tidak, pada saatnya kita semua harus menerima akibatnya: pertanian kian terpuruk, pelakunya kian miskin, dan pelan-pelan sektor ini ditinggalkan. Ketika itu terjadi, impor membengkak, banyak devisa melayang. Sementara menggantungkan pangan pada impor atau pasar dunia amat riskan. Kecenderungan sikap proteksionis negara-negara eksportir pangan akan membuat instabilitas harga pangan jadi keniscayaan dan krisis pangan bakal berulang,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
