JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum menggelar debat perdana calon presiden (capres) pada Selasa (12/12/2023) malam. Salah satu isu yang menuai adu argumen tajam dalam debat itu adalah tema hak asasi manusia (HAM)
Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu jika terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2024. Janji tersebut merupakan upaya Ganjar agar isu tersebut tidak lagi dipolitisasi setiap kali berlangsung pesta demokrasi.
“Kalau saya jadi presiden, saya akan bereskan ini agar dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak muncul lagi,” ujar Ganjar.
Dalam sesi tanya jawab, calon presiden dari PDI Perjuangan itu mempertanyakan penuntasan 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu kepada Prabowo, seperti kasus penghilangan orang secara paksa, Talangsari Lampung, dan kasus Trisakti/Semanggi 1 dan 2. Ganjar juga sempat menyinggung empat rekomendasi DPR kepada presiden pada 2009 perihal kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Keempat rekomendasi itu adalah membentuk pengadilan HAM, menemukan korban penghilangan paksa 1997/1998, pemulihan dan kompensasi pada korban pelanggaran HAM berat, dan meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa.
“Pertanyaan saya ada dua. Pertama, kalau bapak ada di situ (terpilih sebagai presiden -red) apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu korban penghilangan paksa. Apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kubur mereka yang hilang itu agar keluarganya bisa berziarah,” tanya Ganjar.
Baca juga jurnal berita politik berikut: Tiga Calon Presiden Berhadapan Dalam Debat Pertama Pemilu 2024
