Pemerintah Bentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang

Seorang pegawai valas menghitung uang kertas dollar AS dan rupiah, di Makassar, Sulawesi Selatan, 31 Januari 2013. (Foto: Yusuf Ahmad/Reuters)
Seorang pegawai valas menghitung uang kertas dollar AS dan rupiah, di Makassar, Sulawesi Selatan, 31 Januari 2013. (Foto: Yusuf Ahmad/Reuters)

Boyamin menegaskan pihaknya akan mengawal kinerja Satgas TPPU. Ia mengancam akan menggugat ke pengadilan jika nantinya kinerja Satgas TPPU berjalan lambat dan tidak sesuai tujuan. Sebab, kata dia, kondisi sekarang merupakan momentum bagi bangsa untuk memberantas TPPU dan korupsi agar Indonesia bisa menjadi lebih baik.

Polemik tentang transaksi mencurigakan bermula dari kekerasan yang dilakukan Mario Dandy Satrio (MDS) terhadap Cristalino David Ozora alias David pada Februari 2023 lalu. Tindakan ini kemudian menyeret orang tua Mario Rafael Alun Trisambodo (RAT), pejabat di Ditjen Pajak karena kerap memamerkan harta kekayaan.

Bacaan Lainnya

Mahfud kemudian menyebut terdapat transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun. Kasus ini kemudian bergulir hingga DPR. Komisi III DPR RI mendukung penuh Komite TPPU membentuk Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp349 triliun. Komisi III juga meminta Satgas bersama kepala PPATK melaporkan setiap progresnya dalam setiap periodisasi rapat Komisi III DPR RI.

“LHA berapa, LHP berapa, yang sekedar informasi berapa, itu kita list, dan itu tugasnya Satgas yang menyelesaikan. Jadi, saya kira Komisi III mendukung penuh poin enam, untuk dibuatkan Satgas dan setiap periodisasi rapat, selama lima kali ini, kita minta Satgas bersama Kepala PPATK melaporkan progresnya,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto dikutip dari laman resmi DPR, pada Selasa (11/4/2023). [voa]

Jaringan: VOA
Editor: Rusdianto

Total Views: 426

Pos terkait