Rakyat Tetap Bayar
Sikap Mukhlis menjadi contoh kecil, bagaimana nasib sektor pajak di tengah sorotan masyarakat saat ini. Meski didera kasus, Kementerian Keuangan boleh lega. Setidaknya, karena tidak bisa menghindar, rakyat tetap taat bayar pajak. Riset yang dilakukan lembaga analis big data Continumm setidaknya bisa menjadi gambaran.
Analis data Continumm, Maisie Sagita memaparkan hasil riset mereka dalam diskusi yang diselenggarakan INDEF bertema “Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta,” Selasa (28/3). Lembaga ini menyisir data periode 17 Februari hingga 23 Maret 2023, dan mengumpulkan sekitar 680 ribu perbincangan di Twitter dari 460 ribu user, dengan 80 persen user berasal dari Jawa.
“Kami menemukan bahwa meski rakyat ini banyak mengeluh, bukan berarti rakyat itu malas bayar pajak. Dari 680 ribu perbincangan, hanya 13 ribu yang menyuarakan ajakan untuk tidak bayar pajak,” papar Maisie.
Data Continumm mencatat dalam periode itu ada tiga puncak perbincangan terkait pajak. Puncak pertama pada 24 Maret ketika kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak terkuak.
Warganet kemudian menyoroti kinerja Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan, dan narasi berkembang hingga muncul polemik transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun, yang menjadi puncak kedua.
Sedangkan puncak perbincangan ketiga terjadi pada 8 Maret dan seterusnya ketika makin banyak warganet mengeluhkan perlakukan petugas pajak dan bea cukai yang mereka terima.
“Dari data-data tersebut, kami mencoba menganalisa respons masyarakat terhadap kondisi perpajakan Indonesia. Yang kami dapatkan, hampir semua masyarakat di internet mengutarakan keluhan terkait pajak dan perilaku pegawai pajak,” tandas Maisie.
Keluhan ini menimbulkan sentimen dan persepsi negatif terhadap Kementerian Keuangan secara umum.
Dari sisi keluhan, big data mencatat bahwa 62,7 persen cuitan warganet berisi keluhan atau cerita bagaimana kerja keras dan gaji mereka terkuras untuk membayar pajak dalam berbagai bentuk. Sementara 21,6 persen warganet resah dengan kelakuan pegawai dan pejabat pemerintahan.
Ada tiga isu paling disorot publik di linimasa Twitter dalam periode yang sama. Pertama, pejabat pamer harta dengan 78 ribu cuitan. Kedua, indikasi pencucian uang dengan 20 ribu cuitan. Ketiga pengalaman menghadapi petugas pajak sebanyak 14 ribu cuitan. Warganet rata-rata juga berpendapat, bahwa perilaku pejabat pamer harta tidak etis. Mereka merasa, membayar pajak hanya untuk membiayai kehidupan mewah para pejabat.
Terkait isu pencucian uang lebih dari Rp300 triliun, warganet justru percaya masih ada banyak transaksi lain yang harus dibuka. Warganet juga mengeluhkan Kemenkeu dan PPATK, yang seharusnya tanggap, justru mengaku tidak memahami transaksi semacam itu.
“Publik jadi merasa, kalau Kemenkeu ini seperti tutup mata akan transaksi mencurigakan yang terjadi atau yang dilakukan oleh pegawainya sendiri,” beber Maisie.
Meski narasi atau ajakan tidak membayar pajak tidak begitu besar, Continumm menyarankan Kemenkeu mengevaluasi diri.
