Karimun (Jurnal) – Delapan fraksi DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan pandangan umumnya terkait pidato penyampaian Nota Keuangan dan Rencana Perubahan APBD 2013 yang disampaikan Plh Bupati Karimun dalam rapat paripurna, Selasa (8/10).
Pandangan umum delapan fraksi tersebut disampaikan melalui juru bicara Badan Anggaran DPRD Karimun, Raja Kamaruddin.
Secara umum, fraksi-fraksi meminta peningkatan kinerja dalam pelaksanaan proyek dan peningkatan kualiatas aparatur pemerintah daerah.
Fraksi Golkar menyatakan mengapresiasi upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dilakukan pemerintah daerah.
Namun demikian, Golkar berharap proyek-proyek berskala besar dikerjakan secara cermat dan tepat waktu.
Fraksi PAN mengharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) betul-betul mencermati pola manajemen dan tata kelola keuangan mengingat singkatnya waktu untuk mempertanggungjawabkan APBD 2013.
Fraksi PDIP meminta Bupati menegur Dinas Pekerjaan Umum yang tetap ingin melaksanakan proyek fisik didanai APBD Perubahan.
Pengerjaan proyek fisik itu dikhawatirkan dilaksanakan asal jadi mengingat singkatnya waktu untuk mempertanggungjawabkan APBD 2013.
Fraksi Demokrat, mengharapkan SKPD Pemkab Karimun memiliki target pengerjaan dan hasil atas kegiatan yang dilaksanakannya dalam waktu yang singkat tersebut.
Fraksi Bintang Reformasi, meminta agar Bupati Karimun, benar-benar mengawasi pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai APBD Perubahan, dilakukan oleh SKPD.
Fraksi Hanura, meminta Pemkab Karimun untuk lebih cermat dalam pengucuran dana bantuan sosial, untuk mendanai ribuan proposal bantuan yang diajukan oleh masyarakat.
Fraksi Keadilan Pembangunan, mengharapkan SKPD lebih cermat dalam melaksanakan program kegiatan yang memberikan manfaat pada masyarakat banyak, mengingat penggunaan anggaran sebesar Rp85 miliar dalam tempo lebih kurang sekitar 2,5 bulan
Fraksi Kebangkitan Indonesia Baru, mengharapkan program kegiatan SKPD Pemkab Karimun bernilai tepat guna sehingga benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.
Dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Raja Bakhtiar didampingi Wakil Ketua Zamhur dan Rasno, Raja Kamaruddin juga menyampaikan, total belanja langsung atau belanja publik yang diusulkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013, menjadi Rp668,522 miliar atau 57,50 persen dari total belanja Rp1,162 triliun.
“Belanja daerah sebesar Rp1,162 triliun tidak berubah, yang terjadi hanya penyesuaian terhadap beberapa pos belanja. Setelah pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, belanja langsung menjadi Rp668,522 miliar atau 57,50 persen dari total belanja,” ucap Raja Kamaruddin.
Ia memaparkan, pada pos belanja tidak langsung atau belanja pegawai setelah pembahasan menjadi sebesar Rp494,076 miliar atau sekitar 42,50 persen dari total belanja.
“Pada Nota Keuangan Perubahan APBD sebelum dibahas bersama sebesar Rp494,139 miliar,” jelasnya.
Dia menuturkan sebelumnya pada pos pendapatan sebagaimana yang termuat dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD sebesar Rp1,019 miliar tidak mengalami perubahan.
“Jumlah itu sesuai dengan yang disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013,” tuturnya.
Kemudian pada pos pembiayaan daerah sebesar Rp143,107 miliar, ucap dia, setelah pembahasan tidak mengalami perubahan, sama halnya dengan pengeluaran pembiayaan juga tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar Rp2 miliar.(rus/antarakepri.com)
