Penetapan Tersangka Terhadap Warga Pamekasan Dinilai Prematur, Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan

Pamekasan, Jurnal Terkini – Polres Pamekasan, tetapkan MK, salah seorang warga Kabupaten Pamekasan, sebagai tersangka atas dugaan pemberian keterangan palsu yang dituduhkan. Jum’at, 18/11/22.

Diketahui bahwa MK berstatus tersangka setelah diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Pamekasan pada tanggal 31 Oktober 2022 lalu.

Namun yang menjadi tanda tanya besar oleh kuasa hukum MK, R. Arif Sulaiman, terkait penetapan MK sebagai tersangka tersebut.

Ia menilai penetapan tersangka atas kliennya itu prematur alias masih dini, karena terlalu terburu-buru. Sebab, pemohon hanya dimintai keterangan satu kali.

Arif membeberkan sejumlah kejanggalan-kejanggalan mengenai penetapan tersangka kliennya. Pertama, tersangka dini. Kedua, hanya diperiksa satu kali.

Ketiga, penetapan pasal pada kasua kliennya yang tidak konsisten. Keempat, tidak memenuhi alat-alat bukti. Kelima, uji lab yang diragukan, sebab sejumlah orang yang turut serta memberi hibah tidak dimintai pembanding.

“Sebenarnya kasus ini keperdataan. Jadi, kalau memang MK dituduh melakukan tindak pidana pasal 266 ayat 1 KUHP aubs pasal 263 ayat 1 dan 2, kenapa klien kami yang ditetapkan tersangka?,” ucapnya.

Harusnya, kata dia, sebelum kliennya ditetapkan tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu yang dituduhkan MA, paman MK, pembuat akte hibah terlebih dahulu ditetapkan tersangka.

“Pertanyaan saya ini kenapa MK yang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada tersangka lain dalam pembuatan akte hibah tersebut yang dibuat oleh notaris. Apakah notaris sudah ditetapkan tersangka,” tegasnya.

Oleh karena itu, kuasa hukum MK mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pamekasan.

“Hari ini kami sebagai kuasa hukum mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka klien kami oleh Polres Pamekasan,” tukasnya.

Sebelumnya, MK dilaporkan MA (pamannya) atas dugaan pemberian keterangan palsu dengan nomor lapor: LP/B/267/V/2022/SPKT/PolresPamekasan/PoldaJawaTimur, tanggal 25 Mei 2022.

Keterangan palsu dimaksud, MK dituduh memalsukan tanda tangan MA pada akte hibah tanah yang dibuat dinotaris R. Ahmad Ramali tahun 2013 lalu dengan nomor sertifikat hak milik: 641.

Tanah dan sebidang rumah yang dihibahkan kepada MK tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh kelima ahli waris, diantaranya; RK, AF, BD, MA dan AG. (Red)

Pos terkait