Koalisi Pelaku Usaha dan Seni Ancam Pidanakan Penjabat Bupati Bekasi

  • Whatsapp

Bekasi, JurnalTerkini.id – Koalisi Pelaku Usaha dan Seni (Kopsus) Kabupaten Bekasi mengancam akan memidanakan Penjabat Bupati Bekasi karena dalam kunjungan kerjanya telah memicu kerumunan dan nyata melanggar PPKM Darurat stadium empat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kopsus menyoroti kunjungan kerja yang disertai pembagian sembako pada Jumat dan Sabtu (30-31/7/2021) telah memicu kerumunan warga. Kopsus menyatakan akan melaporķannya ke Kemendagri dan Mabes Polri.

Bacaan Lainnya

Sementara, di sisi lain warga masyarakat diperintahkan membatasi mobilitas saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dari tanggal 3-20 Juli dan diperpanjang sampai sampai 2 Agustus 2021 mendatang.

“Ancaman hukuman ini seperti yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati Bekasi 14/2021 tentang PPKM Darurat untuk mengendalikan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi,” kata Ketua Kopsus Icang Rahardian SH di Cikarang, Sabtu, 31 Juli 2021.

Icang menjelaskan pada diktum ketiga poin (l) Instruksi Bupati Bekasi 14/2021 menyebut penerapan sanksi pelanggar PPKM Darurat Kabupaten Bekasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

“Ancamannya hingga pidana badan, kalau wewenang kami ada di peraturan daerah, sementara terkait karantina kesehatan itu domain kepolisian,” ujarnya lagi. Ketua koalisi pelaku usaha dan seni Kabupaten Bekasi .

Icang mengatakan sanksi ditujukan bagi pelanggar yang tidak mematuhi kebijakan, setelah melewati sejumlah tahapan pemberian sanksi.

Tahapan tersebut mulai dari sosialisasi dan edukasi, sejumlah teguran lisan dan tertulis, hingga penyegelan dan pemberian sanksi pidana.

Selanjutnya: Pendekatan secara persuasif.

“Kami sangat menyayangkan tindakan PJ Bupati yg seolah menutup mata.dan kami akan melakukan pelaporan atas semua ini agar instansi penegak hukum bertindak tegas.atas semua tindakan pelanggaran yang di lakukan PJ Bupati bekasi” katanya lagi.

Icang juga menilai sanksi tegas berupa penyegelan dan di berikann pidana atas warga masyarakat telah banyak diberikan kepada yang melanggar .

“Kalau sudah seperti itu kondisinya, maka tidak ada perbedaan kepada siapapun atas pelanggaran tersebut.harus diberi sanksi tegas, karena bagaimana pun juga kesehatan dan keselamatan warga menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19 di masa PPKM Darurat ini,” kata dia.

Kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali mengatur sejumlah pembatasan aktivitas sosial kemasyarakatan, seperti pemberlakuan 100 persen bekerja dari rumah bagi sektor nonesensial, dan 50 persen sektor esensial, dan kegiatan belajar mengajar daring di seluruh satuan pendidikan.

Kemudian dalam PPKM Darurat juga, penutupan sementara pusat perdagangan, perbelanjaan, juga mal, kecuali melayani kebutuhan dasar dan kesehatan yang diperbolehkan dalam kebijakan tersebut, serta fasilitas umum dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya, termasuk objek wisata, tempat hiburan, dan pelaku usaha kuliner yang menjual secara dine in (makan di tempat). Dan sekarang diperbolehkan makan ditempat hanya 20 menit

Reporter Liputan :#iwoindonesia/eyp

Baca juga ASN Kabupaten Bekasi Peduli Warga Isoma dan Tidak Mampu di Desa Jaya Sampurna

Pos terkait