Kabag Humas dinilai tidak punya wawasan atau membusungkan dada, dan seenaknya membuat keputusan tanpa melibatkan wartawan untuk diajak bermusyawarah, apakah dampak pandemi covid 19 ini tidak terdampak khususnya buat wartawan.
Pemutusan langganan koran ini terjadi sejak April 2020, yang anehnya lagi pada APBD-P, Rudi selaku kabag humas juga dinilai tidak transparan. Sementara di Sekretariat DPRD Meranti, baik media cetak maupun online pemuatan adevertorial tetap berjalan seperti biasa.
Seorang wartawan salah satu media biro Meranti mengaku menghubungi Rudi selaku Kabag Humas lewat aplikasi whatsapp, dengan tujuan untuk pemuatan advertorial, dan dibalas oleh Rudi agara wartawan tersebut berkoordinasi dengan Azmi selaku kasubbag humas.
Namun Azmi menurut stafnya jarang masuk (tak bisa ditemui-red), dan akhirnya wartawan media tersebut tetap memuat advetorial di medianya. Setelah advetorial disiarkan, media ini coba menghubungi Rudi lewat WA-nya, namun tidak dibalas. (Burhan)
