PADANG, Jurnalterkini.id — Mengatasi persoalan banjir yang masih menjadi tantangan utama, Pemerintah Kota Padang terus bergerak aktif dan menyusun langkah terpadu. Guna menyelaraskan rencana dan mendapatkan dukungan teknis maupun pendanaan, pihak pemerintah kota mengadakan pertemuan resmi dan rapat koordinasi dengan pimpinan serta jajaran Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat.
Kegiatan berlangsung di ruang rapat kantor BPBPK, beralamat di Jalan Batang Arau Nomor 86, Padang, Jumat (29/5/2026).
Delegasi Pemko Padang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota, Maigus Nasir, didampingi pejabat tinggi terkait meliputi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Malvi Hendri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Swesti Fanloni, serta dua kepala kecamatan wilayah terdampak yakni Camat Padang Utara Sa’at dan Camat Nanggalo David Ferdinand.
Rombongan diterima secara resmi dan hangat oleh Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, beserta seluruh unsur staf teknis dan perencana lembaga tersebut.
Dalam pembukaan pembahasan, Maigus Nasir menegaskan bahwa penanganan masalah genangan dan luapan air menempati urutan paling atas dalam daftar prioritas kerja pemerintahan saat ini.
Berbagai upaya, perbaikan, dan pembangunan saluran memang telah dilaksanakan bertahap dari waktu ke waktu, namun kenyataannya masih terdapat sejumlah titik wilayah yang belum terbebas dari risiko maupun kejadian banjir saat curah hujan tinggi turun.
“Kita akui jujur pekerjaan ini belum selesai sepenuhnya. Ada kawasan‑kawasan tertentu yang kondisinya masih memerlukan penanganan berskala besar, mendasar, dan menyeluruh karena alasan teknis, geografis, maupun kapasitas saluran yang sudah tidak lagi sebanding dengan perkembangan wilayah sekitarnya,” ungkap Maigus di hadapan peserta rapat.
Ia kemudian merinci wilayah‑wilayah yang ditetapkan sebagai sasaran utama pembenahan segera. Fokus terbesar ditujukan pada daerah‑daerah yang mengalami kerusakan parah dan terdampak langsung peristiwa bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini pada tahun 2025 lalu.
Di samping itu, beberapa kawasan strategis dan padat penduduk juga masuk dalam daftar prioritas tinggi, antara lain Kawasan sepanjang Jalan Gajah Mada, Kelurahan Gunung Pangilun, Wilayah sekitar pusat pemerintahan di Kelurahan Aie Pacah, Lingkungan permukiman padat Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.
Menurut penjelasan Wakil Wali Kota, ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik masalah yang hampir serupa sistem pembuangan air yang sudah berusia cukup tua, dimensi saluran yang sempit dibandingkan volume air yang harus dialirkan saat ini, serta tata guna lahan yang berubah sehingga daya serap tanah berkurang drastis.
Dampaknya sangat dirasakan masyarakat, mulai dari gangguan aktivitas harian, risiko kerusakan bangunan dan barang milik warga, hingga ancaman terhadap keselamatan serta kesehatan lingkungan.
Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk memaparkan kondisi riil di lapangan, menyusun kajian teknis bersama, serta merancang skema penanganan yang terpadu dan berjangka panjang.
Pemko Padang berharap melalui kerja sama erat ini, dapat disusun rencana induk pengendalian banjir yang komprehensif, memperoleh dukungan penyediaan dana pembangunan, serta pelaksanaan pekerjaan yang lebih cepat dan terkoordinasi baik antarinstansi.
“Kita tidak bisa menangani ini sendirian. Butuh kesatuan pandangan, kesatuan langkah, dan dukungan kekuatan bersama agar solusi yang kita temukan benar‑benar akar masalah dan bertahan manfaatnya untuk puluhan tahun ke depan. Warga menunggu hasil nyata, dan kita berkomitmen penuh mewujudkannya secepat kemampuan memungkinkan,” tambah Maigus Nasir.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyambut baik inisiatif dan keseriusan yang ditunjukkan pemerintah kota. Pihaknya menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk mendampingi, memberikan masukan teknis, serta membantu memfasilitasi proses perencanaan hingga pelaksanaan sesuai dengan wewenang dan kemampuan lembaga.
Hasil pembahasan pertemuan ini nantinya akan dituangkan dalam rancangan program kerja dan usulan kegiatan prioritas yang akan dimasukkan ke dalam daftar rencana pembangunan wilayah, guna mendapatkan alokasi anggaran dan jadwal pelaksanaan yang pasti.
Semangat yang dibangun adalah penanganan terpadu, tidak sekadar memperbaiki yang rusak, tetapi merancang sistem baru yang mampu menampung beban air hujan secara maksimal, aman, dan ramah lingkungan. (Dion).
