PADANG PANJANG, Jurnalterkini.id — Pemerintah Kota Padang Panjang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemerintahan yang berlaku.
Selain mempertahankan opini WTP, Padang Panjang juga berhasil masuk sebagai salah satu daerah terbaik di Sumatera Barat dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diraih mencapai 86,02 persen, menempatkan Kota Padang Panjang pada peringkat kedua terbaik di tingkat provinsi.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Padang Panjang.
Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Hendri Arnis didampingi Ketua DPRD Imbral dalam kegiatan resmi di Kantor BPK Sumatera Barat.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat pada Jumat (29/5/2026) dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mempertahankan opini WTP selama satu dekade terakhir.
Menurutnya, opini WTP diberikan karena laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Kota Padang Panjang telah berjalan dengan baik serta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan rasa syukur atas capaian WTP ke-10 tersebut yang dinilai sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi seluruh perangkat daerah, DPRD, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang konsisten menjaga integritas.
Menurutnya, capaian tersebut bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.
Hendri juga menambahkan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian berbagai rekomendasi, termasuk pengelolaan aset daerah, agar tidak menjadi temuan berulang di tahun-tahun berikutnya.
Kepala BPKD Kota Padang Panjang, Zia Ul Fikri, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan WTP selama 10 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif yang dilakukan secara profesional dan berkesinambungan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan disusun secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan.
Pemerintah Kota Padang Panjang berharap capaian ini dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dengan diraihnya WTP ke-10 ini, Kota Padang Panjang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Barat. (Dion).
