PADANG, Jurnalterkini.id — Prestasi gemilang kembali diukir Pemerintah Kota Padang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat kembali memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.
Ini merupakan kali ke‑13 kota ini meraih penghargaan tertinggi di bidang pengelolaan keuangan negara, sekaligus menegaskan konsistensi luar biasa selama 12 tahun berturut‑turut sejak tahun 2014 lalu menjaga standar tata kelola yang sehat, patuh aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan secara resmi oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, diserahkan langsung kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, berbarengan dengan tujuh pemerintah daerah lainnya se‑Sumatera Barat, yang berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (29/5/2026).
Bagi Pemerintah Kota Padang, capaian ini bukan sekadar berkas atau sertifikat keberhasilan administrasi semata. Lebih dari itu, nilai WTP menjadi bukti sahih dan indikator utama bahwa seluruh dana rakyat dikelola secara benar, terbuka, tepat sasaran, serta sesuai dengan prinsip‑prinsip akuntansi dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Maigus Nasir menyampaikan rasa syukur dan penghargaan setinggi‑tingginya kepada seluruh pimpinan dan staf di semua Organisasi Perangkat Daerah, serta apresiasi atas kerja sama dan bimbingan yang diberikan tim pemeriksa BPK selama proses pengawasan berlangsung.
Menurutnya, hasil yang membanggakan ini adalah buah kerja keras, ketelitian, dan tanggung jawab bersama segenap jajaran pemerintahan kota.
“Ini adalah keberhasilan kita bersama. Predikat ini bukan garansi untuk berpuas diri, melainkan dasar pijakan yang semakin kuat bagi kita untuk meningkatkan lagi integritas, efisiensi, serta keterbukaan dalam every rupiah yang kita kelola. Segalanya kita tujukan semata‑mata demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga Padang,” ujar Maigus Nasir.
Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti nyata pelaksanaan program unggulan pemerintah kota bernama Padang Amanah, yang menempatkan pemerintahan bersih, bekorupsi, transparan, dan akuntabel sebagai landasan utama tata kelola pemerintahan.
“Kita berjanji dan berkomitmen penuh: pengelolaan harus terus diperbarui dan disempurnakan. Segala catatan, masukan, maupun rekomendasi yang disampaikan tim pemeriksa akan kita tindaklanjuti secepatnya dan selengkap‑lengkapnya agar sistem kerja kita makin sempurna dan terjamin kepatuhannya,” tegasnya.
Meski telah memegang rekor keberhasilan panjang, Pemkot Padang menyatakan tetap berjiwa rendah hati dan terus berbenah. Fokus penyempurnaan ke depan diarahkan pada empat hal utama peningkatan mutu pelayanan publik, penggalian potensi pendapatan daerah secara maksimal namun tetap berkeadilan, penyederhanaan birokrasi agar lebih cepat tanggap, serta penegakan budaya kerja bersih di seluruh jajaran.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan makna sesungguhnya dari opini WTP tersebut. Pemberian predikat ini bermakna bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menggambarkan keadaan sebenarnya, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baku dan diakui secara luas.
Namun demikian, beliau mengingatkan pesan mendasar yang tidak boleh dilupakan: keberhasilan pencatatan keuangan hanyalah langkah awal, bukan tujuan akhir pemerintahan.
“Dapat WTP itu baik dan penting, namun ingatlah selalu: nilai lebih besarnya terletak pada bagaimana pengelolaan keuangan yang baik itu kemudian berbalik memberi dampak nyata, manfaat terasa langsung, dan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat luas.
Akuntabilitas bukan sekadar soal aturan hitung‑menghitung, melainkan pondasi kepercayaan rakyat dan jaminan bahwa uang mereka dikelola untuk kebaikan mereka sendiri,” pesan Sudarminto.
Dengan terjaganya kepercayaan dan keteraturan keuangan tersebut, Pemerintah Kota Padang semakin kokoh melangkah menjadikan pengelolaan dana yang sehat dan transparan sebagai mesin pendorong utama perbaikan layanan, percepatan pembangunan, serta pemulihan pasca bencana yang berjalan berkelanjutan, merata, dan membawa keberkahan bagi seluruh warga kota.
