Pamekasan, Jurnal Terkini – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan komitmennya membuka ruang dialog dan menindaklanjuti aspirasi petani tembakau serta buruh pabrik rokok yang disampaikan melalui aksi damai di depan Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/9/2026).
Aksi yang diikuti ribuan petani tembakau dan buruh pabrik rokok lokal Madura tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Kehadiran massa menjadi penanda kuatnya harapan masyarakat terhadap keberpihakan kebijakan daerah dan pusat pada keberlangsungan industri hasil tembakau.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman bersama Wakil Bupati Sukriyanto, Ketua DPRD Ali Masykur, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto, serta perwakilan Bea Cukai Madura turun langsung menemui massa. Pemerintah daerah menilai penyampaian aspirasi secara terbuka merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu direspons dengan komunikasi konstruktif.
Koordinator aksi dari Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM), Holili, menyampaikan bahwa aspirasi yang dibawa berangkat dari keresahan petani dan buruh terhadap kondisi industri tembakau, terutama dampak kebijakan cukai dan lemahnya perlindungan terhadap usaha kecil.
Menurut FPBM, tingginya tarif cukai dinilai menekan industri rokok skala kecil, berimbas pada penyerapan tembakau petani dan ancaman pengurangan tenaga kerja. Selain itu, massa juga mendorong adanya penertiban lembaga atau organisasi yang dinilai tidak memiliki legalitas jelas agar iklim usaha tetap kondusif.
FPBM juga meminta pemerintah daerah dan Bea Cukai lebih mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha tembakau, mempermudah perizinan, serta berperan aktif menjembatani aspirasi daerah ke pemerintah pusat. Mereka berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, LSM, dan media, turut berperan menjaga keberlanjutan ekonomi Madura.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kontribusi sektor tembakau bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Pamekasan.
“Pemerintah daerah siap membuka ruang dialog lanjutan. Aspirasi ini akan kita kawal bersama sesuai kewenangan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya di hadapan massa.
Perwakilan Bea Cukai Madura menambahkan bahwa berbagai masukan terkait kebijakan cukai telah diteruskan ke pemerintah pusat. Pihaknya menegaskan komitmen untuk tetap mengedepankan pendekatan pembinaan sambil menunggu kebijakan lanjutan.
Sementara itu, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto menegaskan bahwa kepolisian akan terus menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Ia memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil terhadap setiap pelanggaran, baik oleh oknum organisasi maupun pelaku usaha.
Aksi tersebut ditutup dengan komitmen dialog lanjutan antara perwakilan petani, buruh, dan pemerintah daerah sebagai upaya mencari solusi bersama demi keberlangsungan industri tembakau di Madura. (Fiki)
