Pamekasan, Jurnal Terkini – Persoalan kemiskinan dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta pemerintah kabupaten segera menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan terukur untuk menjawab dua persoalan tersebut.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan mengenai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang digelar, Senin (18/5/2026).
Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, DPRD menilai upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup jika hanya ditangani oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut dewan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar program yang dijalankan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Pamekasan, Abdullah Syahbandi, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih terjadi di tengah masyarakat.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi antarperangkat daerah agar tercipta solusi yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujarnya saat menyampaikan rekomendasi DPRD dalam rapat paripurna.
Selain persoalan kemiskinan, DPRD juga memberi perhatian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi daerah.
Dalam rekomendasinya, dewan meminta pemerintah daerah memperkuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses lapangan pekerjaan, serta mendorong sektor-sektor produktif agar mampu menyerap tenaga kerja lokal.
DPRD juga mendorong optimalisasi sektor unggulan daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman mengatakan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Karena itu, sinergi lintas sektor akan diperkuat agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Rekomendasi DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan. Kami berkomitmen menghadirkan program yang terintegrasi agar angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Kholilurrahman.
Menurutnya, selain memperkuat program perlindungan sosial, pemerintah juga akan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja.
