Pamekasan, Jurnal Terkini – Persoalan kemiskinan dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta pemerintah kabupaten segera menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan terukur untuk menjawab dua persoalan tersebut.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan mengenai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang digelar, Senin (18/5/2026).
Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, DPRD menilai upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup jika hanya ditangani oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut dewan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar program yang dijalankan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Pamekasan, Abdullah Syahbandi, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih terjadi di tengah masyarakat.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi antarperangkat daerah agar tercipta solusi yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujarnya saat menyampaikan rekomendasi DPRD dalam rapat paripurna.
Selain persoalan kemiskinan, DPRD juga memberi perhatian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi daerah.
Dalam rekomendasinya, dewan meminta pemerintah daerah memperkuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses lapangan pekerjaan, serta mendorong sektor-sektor produktif agar mampu menyerap tenaga kerja lokal.
DPRD juga mendorong optimalisasi sektor unggulan daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat bawah.
Tak hanya itu, program pemberdayaan wirausaha bagi kalangan pemuda dan perempuan juga dinilai perlu diperluas guna menciptakan peluang kerja baru berbasis inovasi dan ekonomi kreatif.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ke depan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Pamekasan.
