Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dalam peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis, 15 Januari 2026.
Boyolali, jurnalterkini.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal pada 2025. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, arah kebijakan pembangunan desa difokuskan untuk mempercepat lahirnya desa mandiri dan desa maju sebagai penggerak perekonomian daerah.
“Semua kebijakan pemerintah harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, termasuk di level desa,” kata Ahmad Luthfi seusai puncak peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis, 15 Januari 2026.
Berdasarkan data Indeks Desa 2025, Jawa Tengah tak lagi memiliki desa dengan kategori sangat tertinggal. Sebanyak 28,27 persen desa telah berstatus mandiri, 3.921 desa atau sekitar 50,2 persen masuk kategori desa maju, dan 1.666 desa berada pada kategori berkembang. Dari total 7.810 desa di Jawa Tengah, tersisa 15 desa berstatus tertinggal yang menjadi prioritas intervensi agar segera naik kelas.
“Jumlah desa di Jawa Tengah paling besar di Indonesia. Hampir 78 persen desa kita sudah masuk kategori mandiri, maju, dan berkembang. Tinggal 15 desa yang tertinggal dan itu menjadi fokus utama penanganan,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan, dengan jumlah desa yang besar, pembangunan desa harus dijalankan secara berkelanjutan. Menurut dia, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah sekaligus nasional, sehingga penguatannya mencakup sektor ekonomi, energi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Berbagai program desa yang dijalankan Pemprov Jawa Tengah menunjukkan hasil konkret. Hingga kini, terdapat 154 kawasan perdesaan yang dikembangkan di enam sektor—pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan. Jawa Tengah juga mencatat 2.331 Desa Mandiri Energi, yang terdiri atas 2.138 desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang, dan 28 desa mandiri energi mapan.
Di sektor pariwisata, tercatat 899 desa dan kampung wisata, dengan rincian 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang, dan 39 desa wisata maju. Program-program tersebut diperkuat melalui skema Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan.
Pada 2025, sebanyak 76 desa mendapat pendampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah. Sementara sepanjang 2019–2025, total desa dampingan mencapai 452 desa dengan dukungan anggaran sekitar Rp112,5 miliar yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kita punya desa unggulan, mulai dari desa mandiri energi—sekitar 60 persen energinya berasal dari gas alam dan biogas—hingga desa mandiri sampah dan berbagai inovasi lainnya,” kata Luthfi.
Ia juga menyoroti peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Dari sekitar 4,2 juta UMKM di provinsi ini, hampir 3 juta berada di wilayah perdesaan. Sebagian telah berkembang menjadi Desa Ekspor, yakni desa dengan UMKM skala menengah yang memiliki kualifikasi ekspor.
“Itu potensi desa yang harus terus kita dorong. UMKM menengah yang siap ekspor perlu pendampingan dan penguatan, termasuk melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan,” ujarnya.
Menurut Luthfi, puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan di Boyolali menjadi momentum strategis untuk mengungkit pergerakan UMKM dan ekonomi desa di Jawa Tengah. “Kepercayaan pemerintah pusat ini akan memberi dampak positif, terutama bagi ekonomi mikro di Jawa Tengah,” katanya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan desa merupakan subjek pembangunan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Hari Desa Nasional sebagai momentum menyatukan energi dalam membangun desa.
“Kita ingin ekonomi desa bangkit dan tumbuh. Ini bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya adalah membangun Indonesia,” ujar Yandri.(PH)
