Pamekasan, Jurnal Terkini – Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperkuat arah reformasi birokrasi melalui pelantikan dan rotasi besar-besaran terhadap 21 pejabat tinggi pratama (eselon II), Selasa (18/11/2025), di Pringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati. Rotasi ini dipandang penting untuk mempercepat program prioritas daerah dan meningkatkan mutu layanan publik.
Pelantikan yang ditetapkan melalui SK Bupati serta SK dari Kementerian Dalam Negeri tersebut sekaligus menempatkan pejabat-pejabat baru pada posisi strategis di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyegaran ini dilakukan untuk memastikan setiap OPD memiliki pimpinan yang sesuai dengan tantangan kerja pada masing-masing sektor.
Sebanyak 21 pejabat eselon II resmi dilantik untuk mengisi atau berpindah tugas pada jabatan berikut:
Masrukin, S.Sos., M.Si – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
H. Mohamad Alwi, S.Sos., M.Si – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Akmalul Firdaus, S.Sos – Kepala Dispora dan Pariwisata
Drs. Ach. Faisol – Inspektur Daerah
Amin Jabir, ST – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
Muharram, ST – Kepala Disperindag
Achmad Sajifudin, ST, MT – Kepala Dinkop UKM dan Tenaga Kerja
Akhmad Zaini, M.Pd – Asisten Administrasi Umum Sekda
Kusairi, SE – Kepala DPMD
Sigit Priyono, AP., M.Si – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Drs. Fathorrachman, M.Si – Kepala DKPP
Drs. Saudi Rahman, M.Si – Kepala DP3A dan KB
Supriyanto, S.Sos., M.Si – Kepala DLH
Akhmad Basri Yulianto, SH., M.Si – Kepala Disdikbud
dr. Raden Budi Santoso, Sp.M – Dokter Madya RSUD SMart
Muttaqin, S.Sos., M.Si – Kepala Diskominfo
Drs. Agus Budi Santoso, M.Si – Kepala Dispendukcapil
Munapik, S.Ag., M.Pd.I – Kepala Dispusip
Drs. Abdul Fata, M.Si – Kepala Dinas Perikanan
Herman Hidayat Santoso, ST, MM – Kepala Dinas Sosial
Mohammad Yusuf Wibiseno, S.Sos., MM – Kepala Satpol PP dan Damkar
Dengan komposisi baru ini, Pemkab Pamekasan berharap setiap OPD mampu bergerak lebih cepat dalam menjalankan program tahun 2025–2026, terutama pada sektor ekonomi kerakyatan, pelayanan administrasi, penguatan digitalisasi, serta pengendalian pembangunan lintas wilayah.
Pemerintah menegaskan para pejabat yang dilantik harus segera melakukan konsolidasi internal, memastikan perencanaan berjalan tepat waktu, dan memperkuat koordinasi antar-OPD agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya fase baru penataan manajemen pemerintahan daerah, dengan harapan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
