Koperasi merah putih bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa di ikuti dengan memperkuat ekonomi lokal serta mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan.
“Pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih merupakan langkah strategis untuk memerdekakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan serta sejalan dengan astacita,” ujar Rocky Marciano Bawole.
Kedua, mendorong kemandirian bangsa dalam kuasa badan pangan berkelanjutan. Astacita ketiga yakni melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi serta terakhir pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.
“Koperasi desa/kelurahan merah putih memiliki potensi besar menjadi entitas ekonomi untuk memajukan perekonomian di desa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa oleh badan pangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan,” tuturnya.
Sementara itu, Amalyos Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Kelautan Perikanan Kementrian Koordinator Bidang Pangan menyampaikan ia diberikan tugas untuk memonitor beberapa Kabupaten di provinsi Kepri untuk menjadi tolak ukur laporan menteri kepada presiden.
“Saya telah ditugaskan untuk memonitoring beberapa kabupaten di provinsi Kepri dan kami memonitoring melalui tes yang ada di kementerian koperasi itu juga menjadi tolak ukur untuk kami laporkan kepada bapak menteri. Terkait dengan di Kabupaten Karimun ini, sudah semua berbadan hukum tinggal kita dorong bagaimana percepatan koperasi,” ujar Amalyos.
Ia juga mengatakan Kabupaten Karimun memiliki khasnya sendiri dari letak wilayahnya yang strategis serta berbentuk kepulauan, sehingga membedakan Kabupaten Karimun dengan daerah lainnya.
“Ada yang khas di Kabupaten Karimun ini terkait dengan wilayahnya kepulauan yang menyebabkan perbedaan dengan daerah-daerah lainnya. Kita akan pikirkan bagaimana pemerintah bisa intervensi untuk menurunkan harga biaya logistik disini sehingga sama.” katanya.
Karena pada prinsipnya seluruh warga negara Indonesia harus bisa menikmati aksesbilitas yang menjadi hak warga negara.
“Kita harapkan model-model yang sudah kita kembangkan di Kepulauan Riau terutama di Batam bisa kita replikasikan ke pulau Karimun. Tidak hanya bergantung pada BUMN yang sudah ada, BUMD pun juga bisa memberikan kontribusi.” lanjut Amalyos.(edy)
