BATAM, JurnalTerkini.id – Kota Batam kembali mengukuhkan posisinya sebagai kiblat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia.
Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk melakukan studi tiru terkait implementasi kebijakan FTZ di Kota Batam.
Kedatangan rombongan Pemprov NTT disambut langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Senin (11/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di pusat pemerintahan Kota Batam tersebut berkembang menjadi dialog strategis mengenai pengembangan investasi, konektivitas antarpulau, hingga potensi kolaborasi ekonomi antara kedua wilayah kepulauan tersebut.
Strategi Menarik Investasi di Kawasan Perbatasan
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ baru, mengingat posisi geografisnya yang strategis berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.
Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Batam adalah untuk mempelajari strategi sukses Batam dalam menarik investor serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif secara nasional.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah kawasan ekonomi tidak hanya bergantung pada status hukumnya, tetapi pada efisiensi regulasi.
Menurut Amsakar, kepastian hukum dan kemudahan perizinan melalui digitalisasi adalah kunci utama agar investor merasa nyaman.
Ia juga menekankan bahwa NTT memiliki potensi besar jika didukung oleh insentif fiskal yang tepat guna memanfaatkan jalur perdagangan internasional di wilayah selatan.
