PADANG, Jurnalterkini.id — Pemerintah pusat menetapkan Sumatera Barat sebagai daerah prioritas nasional pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp500 miliar.
Program ini diharapkan menjadi terobosan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Penetapan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam itu dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, serta sejumlah pejabat teknis terkait.
Tahap awal pembangunan akan difokuskan di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok. Dua Sekolah Rakyat rintisan (SRMP 4 dan SRMP 5) akan dimigrasikan menjadi sekolah permanen.
Di Dharmasraya, nilai proyek diperkirakan lebih dari Rp200 miliar, dengan proses tender pembangunan ditargetkan dimulai tahun ini.
Konsep Sekolah Rakyat mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan terpadu dengan daya tampung 1.000 siswa. Seluruh biaya pendidikan, asrama, serta konsumsi ditanggung pemerintah melalui beasiswa penuh, menyasar anak-anak keluarga pra-sejahtera (desil satu).
“Ini bentuk kolaborasi kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Kami akan mengawal prosesnya agar tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Vasko Ruseimy.
Ia menyebut Dharmasraya dan Solok dipilih karena kebutuhan tinggi terhadap akses pendidikan di wilayah pinggiran.
Agus Jabo Priyono menyebut Vasko sebagai “wakil gubernur yang revolusioner dan progresif” dalam mendorong percepatan pembangunan pendidikan.
“Presiden menekankan agar program prioritas negara langsung dirasakan rakyat. Sekolah Rakyat ini adalah salah satu instrumennya,” tegasnya.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menilai proyek ini sebagai lompatan besar pembangunan SDM di wilayahnya. “Sekolah Rakyat akan membuka peluang bagi anak-anak kami untuk mengakses pendidikan bermutu, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.
Program ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pemerataan pembangunan pendidikan nasional, serta menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar. (Dion).
