PADANG, Jurnalterkini.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mencatatkan sejarah kemajuan berkelanjutan dalam penyempurnaan sistem pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi resmi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, capaian kinerja tahun 2025 mencapai angka indeks 89,32 dengan predikat kualifikasi A‑.
Angka ini merupakan nilai tertinggi yang pernah dicatat dan menegaskan adanya garis peningkatan yang konsisten dan stabil sejak lima tahun terakhir berturut‑turut.
Hasil penilaian tersebut tercantum sah dalam Surat Kementerian PANRB nomor B/318/RB.06/2026, menjadi bukti pengakuan nasional atas kesungguhan dan kerja keras seluruh elemen pemerintahan daerah dalam membangun tata kelola yang makin baik, bersih, dan berkualitas.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut gembira kabar baik ini dan menegaskan bahwa keberhasilan besar ini tidak diraih secara kebetulan, melainkan hasil perjuangan, kedisiplinan, dan semangat berubah yang dibangun bersama oleh seluruh aparatur sipil negara mulai dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan.
“Alhamdulillah, upaya pembaruan yang kita bangun bertahap ini terbukti berjalan di jalur yang benar dan memberikan hasil nyata. Saya ingin menegaskan pesan penting reformasi birokrasi ini sama sekali bukan perlombaan mengejar angka atau penghargaan di atas kertas. Tujuan hakiki kita satu saja mengubah cara kerja pemerintahan agar makin sederhana, makin cepat, makin tepat sasaran, serta benar‑benar memberikan kemudahan dan manfaat yang terasa langsung oleh setiap warga maupun pelaku usaha,” ujar Mahyeldi dalam pernyataannya, Jumat (29/5/2026).
Menurut pandangan Gubernur, birokrasi yang dibentuk melalui proses panjang ini harus memiliki karakter utama: luwes dan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan zaman, bersih dari segala penyimpangan, dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, serta sangat peka dan tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Ke depan, Mahyeldi menjamin komitmen pemerintah provinsi tetap kokoh dan tak akan berkurang. Tiga hal utama akan terus diperkuat dan dipercepat budaya kerja yang saling bahu‑membahu tanpa sekat, penerapan teknologi informasi ke seluruh lini pelayanan agar akses makin mudah, serta peningkatan standar kualitas layanan publik di setiap sektor kehidupan.
“Prestasi ini adalah penyemangat, bukan alasan berpuas diri. Kepercayaan rakyat adalah harta paling mahal yang kita miliki dan wajib kita jaga mati‑matian. Sasaran akhir kita tetap tegas melahirkan pemerintahan yang dampak positifnya meluas ke mana‑mana, aturannya jelas dan adil, serta segala urusan warga diselesaikan dengan cara paling ringkas namun tetap bermutu tinggi,” tegasnya.
Riwayat Kenaikan: Selalu Meningkat, Tak Pernah Turun
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, Dina Febriyanti, memaparkan rincian perjalanan kinerja selama lima tahun terakhir yang menggambarkan grafik yang terus bergerak naik ke atas.
Data ini membuktikan bahwa pembaruan birokrasi di Sumatera Barat bukanlah kegiatan seremonial sesaat, melainkan program mendasar yang direncanakan, dijalankan, dan dipantau secara ketat, berkesinambungan, dan berorientasi hasil.
Berikut urutan perkembangan nilai dan predikat yang berhasil dikumpulkan dari tahun ke tahun:
✅ Tahun 2021: Nilai indeks 68,89 | Predikat B
✅ Tahun 2022: Nilai indeks 69,78 | Predikat B
✅ Tahun 2023: Nilai indeks 77,10 | Predikat BB
✅ Tahun 2024: Nilai indeks 86,48 | Predikat A‑
✅ Tahun 2025: Nilai indeks 89,32 | Predikat A‑
“Angka‑angka ini berbicara jelas. Setiap tahun selalu ada pembenahan, setiap periode pasti ada peningkatan kualitas. Tidak ada yang berhenti di tempat, semuanya bergerak maju menuju standar yang lebih unggul lagi,” jelas Dina.
Pada penilaian khusus tahun 2025 ini, terdapat sejumlah bidang kerja yang mencetak capaian sangat istimewa dengan nilai mendekati angka sempurna, menjadi kekuatan utama penentu keberhasilan menyeluruh, antara lain:
🔹 Indeks Reformasi Bidang Hukum: mencapai 97,14 poin
🔹 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa: 94,15 poin
🔹 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik: 91,65 poin
🔹 Tingkat Penerapan Sistem Kearsipan Berbasis Digital: 89,72 poin
🔹 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan: 85,53 poin
Keberhasilan di sektor‑sektor strategis ini menandakan bahwa perubahan positif telah meresap hingga ke urat nadi pemerintahan, bukan sekadar perubahan susunan organisasi atau dokumen aturan belaka.
Berdasarkan capaian yang diraih, pemerintah provinsi akan segera menyusun langkah tahap berikutnya mempertahankan dan menyebarluaskan hal‑hal yang sudah unggul, serta menangani secara khusus aspek yang masih memerlukan perbaikan, demi menjadikan birokrasi Sumatera Barat sebagai salah satu rujukan pelayanan publik terbaik di Indonesia. (Dion).
