Pamekasan, Jurnal Terkini – Rapat Paripurna DPRD Pamekasan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terkait nota keuangan Bupati dan perubahan APBD tahun 2025, Kamis (18/9/2025), berlangsung penuh catatan kritis. Dari 45 anggota DPRD, tercatat 32 hadir dan 13 tidak hadir.
Sidang yang dijadwalkan pukul 12.30 WIB namun molor hingga dimulai pukul 15.28 WIB itu menyoroti arah kebijakan fiskal Pamekasan. Kenaikan APBD sebesar 3,8 persen dibanding 2024 dinilai tidak sejalan dengan kinerja pembangunan daerah.
Peningkatan APBD sebagian besar ditopang oleh transfer pusat yang melonjak hingga 27 persen. Namun ironisnya, total belanja daerah justru mengalami penurunan 1,4 persen. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai strategi kemandirian fiskal Pemkab Pamekasan.
Fraksi Gelora Perjuangan melalui Nadi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan pajak dan retribusi saat ini tidak memberi solusi bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pajak dan retribusi hanyalah pemerasan yang dilegalkan. Apakah Pemkab sudah kehilangan kreativitas dalam mencari sumber pendapatan?” sindirnya.
Nadi juga menyinggung lemahnya pemanfaatan potensi lokal, mulai dari produk air minum hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Air mineral saja masih produk luar. Kenapa Adeni tidak dioptimalkan untuk menjadi kebanggaan Pamekasan?” tambahnya.
Fraksi PBB melalui Ra Maltuf menyoroti penurunan belanja daerah hingga Rp33 miliar, meski defisit anggaran berhasil ditekan 77,5 persen. Ia mengingatkan agar kualitas pelayanan publik tidak dikorbankan.
“Kami mendukung program UHC tetap berjalan, sebab jika dihentikan justru akan memperkeruh keadaan Pamekasan,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Faridi mengkritik target pertumbuhan ekonomi yang meleset. Dari target 5,2 persen, realisasi hanya 4,88 persen.
“Meski dana miliaran digelontorkan, dampaknya tidak signifikan bagi penurunan kemiskinan. Program OPD belum mampu memberi solusi konkret,” tegasnya.
Sejumlah fraksi lain seperti PPP, Demokrat, dan NasDem, menyampaikan pandangan tertulis tanpa membacakannya.
Dari rangkaian pandangan tersebut, jelas terlihat bahwa isu kemandirian fiskal dan penggalian potensi lokal menjadi titik sorotan utama. Banyak pihak menilai Pamekasan masih terlalu bergantung pada dana transfer pusat, sementara potensi ekonomi di daerah belum digarap maksimal.
