Pamekasan, Jurnal Terkini – Isu anggaran penginapan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kembali menjadi sorotan publik. Munculnya data yang menyebutkan biaya menginap bupati, wakil bupati, hingga ketua DPRD mencapai Rp 4–5,5 juta per malam dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah sulit.
Berdasarkan dokumen anggaran, alokasi untuk kebutuhan penginapan pejabat daerah mencapai Rp 825 juta dengan estimasi 150 hari. Jika dihitung, rata-rata biaya per malam mencapai Rp 5,5 juta. Jumlah ini dinilai jauh di atas tarif hotel bintang lima di Jakarta yang rata-rata Rp 2,1 juta, bahkan lebih mahal daripada hotel setara di Jawa Timur yang berkisar Rp 366 ribu hingga Rp 1 juta.
Pembina Forum NGO Pamekasan, Zaini, menilai anggaran tersebut mencerminkan lemahnya empati sosial dan politik pejabat daerah.
“Angka sebesar Rp 1,03 miliar setahun untuk sekadar fasilitas hotel adalah bentuk pemborosan. Di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, para pejabat justru terkesan hidup mewah,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, kebijakan itu ironis karena masyarakat, khususnya petani garam dan tembakau, sedang terhimpit oleh harga komoditas yang tidak stabil akibat cuaca ekstrem. Ia menilai, alokasi semacam ini justru memperlebar jurang ketidakadilan.
Selain anggaran hotel, Zaini juga menyinggung fasilitas lain yang diterima pejabat, mulai dari perjalanan dinas, kunjungan kerja, hingga tunjangan komunikasi. “Jika semua fasilitas sudah dijamin, untuk apa lagi ada anggaran hotel yang begitu besar? Ini menunjukkan adanya praktik pemborosan,” tambahnya.
Ia menegaskan, kebijakan anggaran semacam ini perlu dikaji ulang dan dievaluasi secara menyeluruh agar lebih berpihak kepada kebutuhan rakyat.
“Masyarakat butuh jalan bagus, pelayanan publik, dan perhatian serius pada nasib petani. Bukan pejabat yang sibuk menikmati fasilitas mewah,” tegasnya.
Polemik ini memunculkan desakan dari berbagai kalangan agar Pemkab Pamekasan menjalankan prinsip efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat. Publik berharap, kebijakan daerah lebih fokus pada kesejahteraan rakyat ketimbang kenyamanan segelintir pejabat.
