Rapat Sidang paripurna ke – 29 masa sidang II Tahun 2025 yang digelar di gedung DPRD Demak, 11 Agustus 2025 malam 20.00 WIB./Dok.Foto.(jurnalterkini.id/Ponco)
Demak, jurnalterkini.id – Pemerintah Kabupaten Demak resmi menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Sidang paripurna ke – 29 masa sidang II Tahun 2025 yang digelar di gedung DPRD Demak, 11 Agustus 2025 malam 20.00 WIB.
Bupati Demak menyampaikan jawaban atas berbagai kritik dan saran yang disampaikan tujuh fraksi, mulai dari efisiensi belanja hingga strategi pemulihan ekonomi pascapandemi.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Demak, H. Zayinul Fata, S.E., ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, jajaran pimpinan fraksi, komisi, serta perwakilan dari pemerintah daerah, termasuk Bupati Demak Dr. Hj. Eisti’anah, S.E., dan Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin, M.Pd.,
beserta jajaranya.
Dalam paparannya, Bupati Demak Dr. Hj. Eisti’anah, S.E., menegaskan bahwa arah belanja daerah tetap berpijak pada visi-misi RPJMD 2025-2029 serta fokus pada program strategis seperti peningkatan PAD, pemulihan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta penanganan masalah sosial dan lingkungan.
Fraksi PKB menyoroti pentingnya belanja yang maslahat dan strategi antidefisit, sementara PDIP meminta fokus pada pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Golkar menekankan perlunya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan efektivitas program prioritas. Gerindra mendorong peningkatan SDM melalui pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.
Fraksi Nasdem dan Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera sama-sama mengapresiasi peningkatan belanja dan pendapatan, namun meminta agar belanja lebih tepat sasaran dan terukur, serta perhatian lebih terhadap kerusakan infrastruktur, kekosongan jabatan perangkat desa, dan kesiapan menghadapi musim kemarau.
Pemkab Demak merespons dengan memaparkan sejumlah langkah konkret, termasuk intensifikasi pajak, promosi investasi lewat forum bisnis CJIBF, percepatan proyek infrastruktur, hingga program layanan kesehatan seperti UHC dan Spesialis Keliling.
Dengan perubahan ini, Bupati berharap APBD 2025 tidak hanya realistis dan adaptif terhadap dinamika nasional maupun global, tetapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.(PH)
