Pertemuan wakil perusahaan teknologi raksasa Apple dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Hilirisasi dan Investasi di Jakarta, Selasa (7/1/2025) menghasilkan komitmen investasi dari Apple untuk membangun pabrik bernilai 16 triliun. Akankah iPhone seri 16 segera masuk Indonesia sebagai imbalannya?
JAKARTA – Sesuai yang direncanakan sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pada hari Selasa (7/1/2025) melangsungkan pertemuan dengan Vice President of Global Policy Apple Nick Amman di Jakarta.
Seusai pertemuan Rosan mengatakan bahwa pihak Apple berkomitmen untuk membangun pabrik AirTag di Batam.
“Pada intinya mereka bicara dan berkomitmen untuk pembangunan tahap pertama vendor Airtag (dengan nilai investasi ) US$1 miliar, “ ungkap Rosan.
Rosan menjelaskan investasi tersebut merupakan tahap pertama. Ke depan, ujarnya Apple akan mengundang vendor-vendor lainnya ke Indonesia sehingga dengan begitu nilai investasi Apple di tanah air akan terus meningkat.
“Bicara soal vendor kalau kita lihat dengan Thailand lebih dari 23 vendor, dengan Vietnam 30 vendor lebih. Dengan begitu struktur yang kita pakai sama seperti yang mereka investasikan di negara-negara ASEAN lainnya. Memang, itu yang kita bicarakan. Jadi ini investasi tahap awal dengan Apple,” jelasnya.
Pembangunan pabrik ini akan dimulai sesegera mungkin dan ditargetkan selesai pada awal tahun 2026. Pembangunan pabrik AirTag dari Apple ini diproyeksikan akan menyerap lapangan pekerja sebanyak 2.000 tenaga kerja.
Rosan berharap komitmen investasi ini merupakan sebuah sinyal positif bagi iklim investasi di tanah air, karena pihaknya sendiri sedang berunding dengan beberapa investor kakap lainnya yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dalam waktu dekat. Ia tidak merinci investor yang dimaksudnya. Ia juga enggan menjawab soal iPhone seri 16 yang masih belum diizinkan masuk dan dipasarkan di Indonesia.
Sementara soal muatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Rosan mengatakan hal itu merupakan wewenang dari Kementerian Perindustrian.
