Meranti (Jurnal) – Rendahnya kualitas sumber daya manusia serta kurang baiknya komunikasi antar pejabat terkait diakui menjadi salah satu penyebab masih adanya sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang dinilai sangat rendah dalam merealisasikan kebijakan fisik dan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bambang S dalam rapat evaluasi APBD 2014, Senin (11/8) di ruang rapat Hall Room Aviva Center Jalan Banglas Kota Selatpanjang yang digelar oleh Pemkab meranti dengan dihadiri sejumlah pimpinan SKPD.
“Berdasarkan data yang kita terima dari masing masing SKPD, bertepatan pada triwulan kedua ini, terhitung per 6 Agustus 2014, yang belum menyampaikan laporan realisasi APBD. Artinya serapan realisasi APBD mereka masih 0 persen,” ungkap Bambang.
Empat SKPD yang realisasi serapan APBD 2014 sebesar 0 persen itu antara lain, bagian umum, bagian kesra, Pemerintah Kecamatan Tasik Putri Puyu dan Pemerintah Kecamatan Rangsang Pesisir.
Sementara itu, Suhendri asisten II Pemkab Meranti menambahkan, ”Kepada SKPD yang lambat atau belum menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan sampai triwulan kedua, mohon segera melakukan evalusasi kerja mereka, sehingga laporan mereka bisa segera disampaikan, apa kendala yang dihadapi, tolong segera diselesaikan,”.
Diharapkan kepada SKPD yang ada, guna menjalankan kerja yang baik, agar kedepannya tidak berpengaruh dengan penetapan WTP dari BPK, maka diharapkan persoalan ini dapat diselesaikan dengan segera, karena ini menyangkut masalah kinerja Bupati Kepulauan Meranti.
“Sebagaimana kita akui, daerah kita ini adalah daerah yang baru dimekarkan yang usianya baru memasuki tahun kelima, dan pokok permasalahan daerah baru, salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Di samping itu juga tidak kita pungkiri soal kurang bagus dan maksimalnya pejabat dalam menjalin komunikasi antar instasi guna menggesa realisasi program pembangunan,” tuturnya. (Isk)
