Integritas Panitia Seleksi Jadi Kunci
Soal integritas mereka yang menjadi anggota panitia seleksi ini, tambahnya, sangat penting supaya panitia seleksi tidak menjadi alat untuk meloloskan calon pimpinan KPK tertentu karena unsur kedekatan.
Menurutnya, komposisi lima anggota panitia seleksi dari pemerintah dan empat lainnya dari unsur masyarakat tidak ideal “karena potensi konflik kepentingan dan intervensi atas keputusan dalam proses seleksi justru akan besar jika didominasi dari unsur pemerintah,” ujar Diky.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan selama sembilan tahun belakangan ini menjadi rujukan ICW dan kelompok-kelompok pemerhati pemberantasan korupsi. Transparency International Indonesia (TII) tahun lalu merilis survei menunjukkan skor IPK Indonesia adalah 34, sehingga peringkat Indonesia anjlok dari 110 pada 2022 menjadi 115. Posisi ini dikategorikan sebagai negara dengan tingkat korupsi paling mengkhawatirkan.
Skor IPK Indonesia 34 poin tersebut sama dengan poin Indonesia ketika Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada 2014. Hal ini mengisyaratkan semua komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi sekadar wacana, dan membuktikan lemahnya komitmen presiden untuk memperkuat KPK.
Diky juga merujuk pada dua pimpinan KPK hasil seleksi 2019 yang bermasalah, dan bahkan salah seorang diantaranya dijatuhi sanksi berat untuk mundur dari jabatannya. Yaitu Lili Pintauli Siregar yang mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK pada tahun 2022 setelah diperiksa Dewan Pengawas KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi.
Pada akhir 2023, Firli Bahuri yang ketika itu menjabat sebagai ketua KPK, dijatuhi sanksi untuk mengundurkan diri karena terbukti bertemu dengan pihak yang sedang berperkara yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang diduga melakukan korupsi di kementeriannya.
Belum lama ini, giliran Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan komunikasi dengan pejabat Kementerian Pertanian untuk kepentingan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut. Laporan ini tengah ditangani Dewas KPK.
