Nailul mengatakan bahwa kebijakan tersebut kurang tepat. Pasalnya, multiplier effect subsidi BBM ini cukup besar, seperti salah satunya kepada sektor transportasi untuk mengangkut bahan-bahan makanan pokok ke seluruh penjuru Tanah Air. Menurutnya apabila kebijakan ini dilakukan, maka pemerintah ke depan harus bersiap dengan inflasi yang melonjak, sehingga bisa menekan daya beli masyarakat.
“Terakhir di kenaikan Pertalite itu di tahun 2022, yang menyebabkan inflasi 5,75 persen. Itu pun harus dibantu Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuannya. Akhirnya pergerakan kredit itu cukup melambat. Ketika itu direncanakan untuk naik, yang pasti pemerintah akan menghadapi inflasi yang cukup tinggi,” katanya.
Prabowo-Gibran, katanya, juga perlu menjabarkan bagaimana mekanisme makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon ini. Pasalnya, sama seperti subsidi BBM yang dikatakan tidak tepat sasaran, program makan siang gratis pun cukup tinggi kemungkinan untuk tidak tepat sasaran.
“Saya belum mendengar secara konkretnya untuk makan siang gratis itu apakah akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, siswa yang tidak mampu, atau itu akan dibagi rata seluruh sekolah. Kalau dia dibagikan merata, ya sama aja kan artinya kita memberikan makan siang gratis kepada siswa kaya, kepada siswa yang mampu. Jadi kalau diberikan secara sepenuhnya full kepada seluruh siswa, itu juga sama saja seperti subsidi BBM,” pungkasnya. [voa/ghita intan]
Jaringan: VOA
Editor: M Sarih
