Tiga Pasang Capres-Cawapres Menegaskan Komitmennya Memberantas Korupsi

Tiga pasangan capres/cawapres ikut berdialog dalam "Penguatan Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Negara Berintegritas" (Paku Integritas) di KPK, Jakarta, Rabu malam (17/1). (foto: courtesy)
Tiga pasangan capres/cawapres ikut berdialog dalam "Penguatan Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Negara Berintegritas" (Paku Integritas) di KPK, Jakarta, Rabu malam (17/1). (foto: courtesy)

Prabowo Siap Berantas Korupsi dengan Pembuktian Terbalik

Dalam kesempatan yang sama, capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengatakan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total, jika kelak terpilih.

Bacaan Lainnya

Ia menilai penanggulangan korupsi membutuhkan kebijakan menyeluruh yang memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan program penghapusan korupsi harus berjalan secara realistis dan sistemik, serta mengusulkan penindakan korupsi dengan metode pembuktian terbalik – jika perlu.

“Kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki. Hakim-hakim dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada intensif untuk korupsi sama sekali, Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis,” kata Prabowo.

Senada dengan Anies, Prabowo sependapat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai oleh kemauan politik presiden sebagai pucuk pimpinan kekuasaan.

Ganjar Siap Percepat Digitalisasi untuk Berantas Korupsi

Sementara itu capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, sepakat memulai pemberantasan korupsi dari atas, dari tingkat pemimpin. Tetapi menurutnya hal itu harus ditindaklanjuti dengan memperbaiki regulasi dan mempercepat digitalisasi.

“Menurut Anda kita harus mencegah korupsi, gampang pak, ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak? kalau tidak ada jangan omong tinggi-tinggi, jangan omong muluk-muluk karena itulah praktik yang dihadapi dalam birokrasi. Kemudian birokrasi dipules dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi dan sistem kelembagaan sudah baik maka aktor yang harus kita pilih juga harus baik,” ujar Ganjar.

Total Views: 487

Pos terkait