Tiga Pasang Capres-Cawapres Menegaskan Komitmennya Memberantas Korupsi

Tiga pasangan capres/cawapres ikut berdialog dalam "Penguatan Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Negara Berintegritas" (Paku Integritas) di KPK, Jakarta, Rabu malam (17/1). (foto: courtesy)
Tiga pasangan capres/cawapres ikut berdialog dalam "Penguatan Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Negara Berintegritas" (Paku Integritas) di KPK, Jakarta, Rabu malam (17/1). (foto: courtesy)

JAKARTA – Tiga pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang bertanding dalam Pemilu 2024 sama-sama menegaskan untuk berkomitmen memberantas korupsi.

Komitmen ketiga pasangan capres cawapres itu ditegaskan melalui kegiatan “Penguatan Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Negara Berintegritas” (Paku Integritas) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (17/1/2024) malam.

Bacaan Lainnya

Pada acara tersebut ketiga pasangan, yakni yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Anies Berjanji Pulihkan Kepercayaan Masyarakat kepada KPK

Berbicara dalam acara Paku Integritas Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, capres Anies Baswedan menggarisbawahi komitmen untuk memberantas korupsi harus dimulai dari yang paling puncak atau presiden. Dia menilai ada masalah yang sangat serius dalam kepercayaan publik mengenai pemberantasan korupsi.

Jika kelak terpilih menjadi orang nomor satu, Anies mengatakan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dengan “mengembalikan KPK menjadi lembaga yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak seluruh tindakan korupsi.”

Untuk itu ia mengusulkan amandemen undang-undang, memperbaiki rekrutmen KPK, meningkatkan standar kode etik bagi pimpinan dan staf KPK, serta mengoptimalisasi laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Kami melihat perlunya kita menuntaskan RUU Perampasan Aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan,” kata Anies.

Anies juga ingin mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik karena proses politik yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi.

Prioritas pemberantasan korupsi menurutnya harus dimulai dari sektor pendapatan negara, sumber daya alam dan laut, pangan, layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), dan bisnis ilegal.

Total Views: 484

Pos terkait