“Jadi sebenarnya memang yang tidak bisa dibuka itu terkait kekuatan, kemampuan dan penggunaannya. Misalnya kita punya tank, mau ditempatkan dimana? Di Papua, di sebelah mananya, kapan akan digeser ke Papua, itu baru rahasia. Tapi kalau jumlahnya, it’s OK,” ungkap Fahmi.
Terlepas dari Prabowo yang memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar dengan alasan rahasia negara, menurutnya, pertanyaan Anies dan Ganjar tidak terlalu spesifik. Sehingga ia menduga Prabowo tidak mau mengambil risiko untuk membeberkan data-data yang sebenarnya bisa dibuka untuk masyarakat umum.
“Menurut saya kurang spesifik (pertanyaan Anies dan Ganjar) sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penanya dan yang harus menjawab. Itu menurut saya kurang spesifik, sehingga akhirnya jadi kurang jelas. Kalau kita kaitkan dengan sengketa informasi, ini sebenarnya sengketa informasi,” jelasnya.
“Mungkin bagi Pak Prabowo penafsirannya adalah, di ruang (debat capres) itu tidak bisa kita buka, tapi di ruang lain misalnya di rapat Komisi I DPR atau di ruang yang berbeda itu mungkin bisa dibuka. Cuma sayangnya Pak Prabowo bukan orang yang kemampuan berbahasanya bagus, sehingga penjelasannya menjadi kontroversial,” tambahnya.
Presiden Joko Widodo pun juga turut menanggapi pro dan kontra terkait data pertahanan ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun sepakat dengan Prabowo bahwa tidak semua data yang menyangkut keamanan dan pertahananan Tanah Air bisa diumbar ke publik.
“Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Tidak bisa semuanya dibuka seperti toko kelontong. Tidak bisa,” jawab Jokowi. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
