JAKARTA – Isu data pertahanan yang mencuat dalam debat calon presiden pada 7 Januari masih menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah pakar mengatakan pertanyaan terkait sektor pertahanan dan keamanan yang dilontarkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto sebetulnya tidak bersifat rahasia.
Baca jurnal berita politik berikut: Debat Ketiga Calon Presiden: Anies dan Ganjar Kritik Prabowo Terkait Alutsista Bekas
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Diandra Megaputri Mengko mengatakan pertanyaan Anies dan Ganjar kepada Prabowo merupakan pertanyaan umum di sektor pertahanan, dan datanya bisa diungkap ke publik.
Kementerian Pertahanan, ujar Diandra, pada dasarnya sama dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara lainnya yang harus memiliki prinsip akuntabilitas. Meski begitu, diakuinya, memang ada beberapa hal di sektor itu yang memang harus dirahasiakan.
“Kalau kita merahasiakan semua, atau semua data pertahanan itu dirahasiakan, maka risiko terhadap minimnya akuntabilitas, risiko korupsi dan lain-lain itu akan sangat tinggi. Tapi kalau kita buka semua ya memang keamanan nasional bisa terancam juga. Jadi memang ada tengah-tengah, mana batasan data yang bukan bisa dibuka, bisa tertutup dengan alasan yang jelas,” ungkap Diandra.
Dalam debat capres akhir pekan lalu, Anies dan Ganjar kompak bertanya kepada Prabowo terkait sektor pertahanan. Anies, meminta Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengungkap anggaran pertahanan dan belanja alutsista.
Sementara Ganjar meminta Prabowo untuk menjelaskan Minimum Essential Force (MEF) Indonesia yang terus menurun. MEF adalah batas minimal kekuatan pokok militer yang harus dimiliki suatu negara.
Mendapat pertanyaan tersebut, Prabowo bersikeras bahwa tidak semua data pertahanan bisa dibuka di publik. Baik Anies maupun Ganjar pun tidak mendapat jawaban yang diinginkan dalam ajang debat capres tersebut.
